.webp)
Anggota DPR:
Stop Potongan Dana PKPS BBM!
Kamis, 06 Okt 2005 15:55 WIB
Jakarta - Pemerintah diminta segera menyetop potongan sebesar 4% yang diberlakukan untuk daerah penerima Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM. Dengan potongan itu, maka daerah penerima hanya mengantongi Rp 240 juta dari Rp 250 juta yang harusnya diterima.Potongan Rp 10 juta itu digunakan untuk administrasi proyek dan safe guarding. PKPS Rp 250 juta tersebut diberikan untuk pembangunan infrastuktur pedesaan.Adanya potongan ini diketahui anggota Komisi V DPR RI Abdullah Azwar Anas dari hasil kunjungan kerjanya di Kalimantan Tengah dan Bondowoso, Jawa Timur. Karena itu Anas meminta pemerintah segera mengambil langkah-langkah preventif agar penyunatan anggaran itu dihentikan."Tidak ada alasan potongan 4%, karena sudah dianggarkan di safe guarding sebesar Rp 7 miliar. Masa belum cukup dana itu," kata Anas dalam jumpa pers di Gedung MPR/DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (6/10/2005). Penarikan dana itu dinilai Anas merupakan bentuk penyimpangan, sehingga harus segera ditindak dan diproses secara hukum. Anas juga meminta pertanggungjawaban pemerintah jika di kemudian hari terjadi penyimpangan penggunaan dana kompensasi BBM seperti yang telah disepakati antara Komisi V dengan pemerintah.Anas juga mendesak kepada pemerintah dan penegak hukum agar bertindak proaktif terhadap siapa pun yang melakukan penyimpangan terhadap PKPS BBM ini.
(umi/)
