Ma'ruf Amin Bersyukur Media Sosial Dibatasi untuk Hindari Provokasi

Jakarta - Aplikasi perpesanan WhatsApp dan media sosial Facebook dibatasi oleh pemerintah untuk mengantisipasi maraknya hoax yang bisa memicu kerusuhan massa 22 Mei kemarin. Calon wakil presiden Ma'ruf Amin mendukung langkah pemerintah itu.

"Karena itu, jangan percaya informasi-informasi yang tidak jelas. Kita kembali pada informasi yang diberikan oleh pemerintah, syukur-syukur sekarang dihentikan ya medsos-medsos itu. Itu bagus, sehingga tidak terjadi provokasi lewat medsos itu," kata Ma'ruf kepada wartawan seusai acara 'Peringatan Nuzulul Quran dan Doa Bersama untuk Keselamatan Bangsa' di kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Nomor 164, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019).

Baca juga: Kominfo Batasi Layanan WhatsApp Cs, Komnas HAM: Apa Dasarnya? Lebay

Dia meminta masyarakat tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi-informasi yang berseliweran di media sosial maupun pesan berantai di aplikasi perpesanan. Dia menyebut informasi berseliweran itu tidak bisa dipastikan kebenarannya.

Pemerintah melakukan pembatasan terhadap media sosial dan pesan instan. Pembatasan itu, menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, sudah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya ini ditujukan untuk membatasi penyebaran atau viralnya informasi hoaks yang berkaitan dengan aksi unjuk rasa damai berkaitan dengan pengumuman hasil Pemilihan Umum Serentak 2019.

Ma'ruf menyesalkan kerusuhan pada 22 Mei 2019 kemarin. Padahal rival Jokowi-Ma'ruf, yakni Prabowo Subianto, menempuh jalur Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelesaikan sengketa Pilpres 2019.

Baca juga: Catatan Komnas HAM dan Ketua DPR Soal Pembatasan WhatsApp cs

"Ya kita prihatinlah. Sebenarnya kita cukup senang karena Pak Prabowo mau menempuh jalan konstitusi, itu saya kira sudah bagus. Tapi sebaiknya tidak ada lagi protes-protes di jalanan. Sebab, harus disalurkan dengan aturan. Kalau begitu sebenarnya kan tidak menimbulkan kegaduhan. Ketika terjadi protes di jalanan, tidak konstitusional jadinya," kata Ma'ruf. (dnu/jbr)