Wakil Ketua DPR Tolak Pengaktifan Koter TNI

Jakarta - Pengaktifan komando teritorial (koter) panen kecaman. Untuk memerangi terorisme cukup hanya meningkatkan kualitas BIN dan kepolisian."Koter belum perlu. Persoalan keamanan tetap menjadi tanggung jawab polisi. TNI harus profesional menjaga kamanan. Tetapi kalau diminta mendukung dan bantuan teknis tidak apa-apa," kata Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar.Hal ini disampaikan dia di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2005).Menurut Muhaimin, kualitas dan profesionalitas intelijen dan kepolisian harus ditingkatkan guna memerangi terorisme."Seluruh sektor badan intelijen harus ditingkatkan termasuk intelijen Polri.Selain itu harus ada peran serta masyarakat secara aktif seperti bekerja sama dengan ormas guna menjaga kemanan," urai politisi PKB ini.Seperti diberitakan, TNI akan mengaktifkan kembali komando teritorial (koter) hingga level desa untuk menanggulangi terorisme. Koter meliputi Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Resort Militer (Korem), Komando Distrik Militer (Kodim), Komando Rayon Militer (Koramil), hingga Bintara Pembina Desa (Babinsa). Level terakhir dihapus pelan-pelan menyusul desakan agar koter dilenyapkan pada tahun lalu. (aan/)