Ketua MPR: Perangi Teroris, Tak Perlu Hidupkan Lagi Koter
Kamis, 06 Okt 2005 12:29 WIB
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta TNI terlibat aktif mengatasi aksi terorisme di Indonesia. TNI pun merespons dengan menghidupkan kembali komando teritorial (Koter). Namun rencana itu dianggap terburu-buru.Demikian disampaikan oleh Ketua MPR Hidayat Nurwahid kepada wartawan di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2005).Menurut Hidayat, saat ini yang diperlukan adalah memberikan kewenangan kepada pihak kepolisian dan intelijen untuk lebih serius dan profesional."Saya memahami permintaan presiden agar TNI terlibat aktif memerangi terorisme. Tapi belum harus dalam bentuk menghindupkan kembali koter," kata Hidayat.Menurutnya yang harus dimaksimalkan saat ini dalam upaya mencegah tindakan terorisme di Indonesia adalah menguatkan dan memaksimalkan peran aparat kepolisian dan badan intelijen karena jika hal itu tidak diperkuat dan membuat koter baru akan menimbulkan gesekan di lapangan yang disebabkan oleh ketidakjelasan kewenangan."Kalau polisi dan intelijen tidak dimaksimalkan perannya dalam memerangi terorisme saya khawatir malah menimbulkan ketegangann di lapangan mengenai siapa yang paling berhak. Sebab, di lapangan sering terjadi gesekan akibat kewenangan yang tidak jelas," terang mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.Menurut dia, meskipun kepolisian dan intelijen diberi kewenangan untuk mengantisipasi tindakan teror di Indonesia, harus dipertimbangkan tindakan represi dari aparat. Hal itu perlu diperhatikan karena jika kewenangan yang diberikan menghadirkan represi berarti menghadirkan teror baru bagi rakyat. "Itu yang tidak boleh," tandasnya.Kepolisian dan BIN, lanjut dia, dalam memerangi terorisme tidak boleh melakukan simplifikasi dan pengkambinghitaman terhadap kelompok tertentu sebelum ada bukti yang jelas karena jika itu dilakukan akan semakin memberikan ruang bagi teroris untuk melakukan aksinya."Bisa jadi teror itu terkait dengan ekonomi atau konspirasi global unuk menenggelamkan Indonesia," tandasnya.
(san/)











































