"Kita kan ke proses KPU, bukan pemerintah sekarang. Arahnya, kita meluruskan KPU," ucap Juru Kampanye Nasional BPN, Irfan Yusuf Hasyim, saat dihubungi, Selasa (21/5/2019).
Dia menyebut laporan itu salah alamat. BPN Prabowo-Sandiaga tidak pernah merasa membuat rencana menggulingkan pemerintahan yang sah.
Irfan pun menegaskan BPN tidak pernah menginstruksikan masyarakat untuk ikut aksi. Menurut dia, rakyat sendiri yang melihat ketidakberesan dalam proses Pemilu 2019.
"Demo ini unjuk rasa dari masyarakat, tidak ada arahan dari BPN. Jangan diartikan BPN yang koordinir. Ini murni dari masyarakat. Masyarakat melihat pemilu sekarang ini, mereka tidak terima. Bukan kita yang menyuruh, pandangan masyarakat dan kita sama," ujar Irfan.
Sebelumnya, Mico Napitupulu melaporkan BPN Prabowo-Sandiaga ke Bareskrim Polri terkait dugaan makar. BPN dinilai pelapor sebagai lembaga yang menggaungkan people power, yang kini berganti istilah menjadi Gerakan Kedaulatan Rakyat.
"Ada serangkaian perbuatan atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa itu adalah mengarah kepada makar. Di antaranya adalah pada tanggal 31 Maret 2019, itu ada pernyataan dari Saudara Amien Rais yang notabenenya dia duduk sebagai anggota Dewan Pembina di BPN, yang menyatakan atau menyerukan untuk melakukan people power," kata Mico di Bareskrim, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (21/5).
Sebagai barang bukti, Miko melampirkan barang bukti berupa flashdisk berisi rekaman video Eggi dan Amien saat menyerukan people power. Dia juga melampirkan surat daftar pengurus BPN. Laporan Miko terdaftar di Bareskrim dengan nomor LP/B/0495/V/2019/BARESKRIM tertanggal 21 Mei 2019.
Tonton juga video Mangkir, Amien Rais akan Diperiksa Kembali pada Jumat 24 Mei:
(aik/tsa)
