detikNews
Selasa 21 Mei 2019, 19:47 WIB

Sarankan Kubu 02 Tak Gelar Aksi 22 Mei, PDIP: Sudah Tak Relevan

Elza Astari Retaduari - detikNews
Sarankan Kubu 02 Tak Gelar Aksi 22 Mei, PDIP: Sudah Tak Relevan Charles Honoris (Foto: dok. Menkominfo)
Jakarta - PDI Perjuangan menyarankan agar pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menghentikan rencana aksi 22 Mei, yang disebut untuk mengawal pengumuman hasil Pemilu 2019. Aksi tersebut dinilai sudah tidak lagi relevan.

"Gerakan 22 Mei yang tadinya hendak mengawal pengumuman KPU kini juga tidak relevan lagi karena KPU sudah mengumumkan hasil pemilu sehari sebelumnya," ujar anggota Fraksi PDIP DPR RI Charles Honoris kepada wartawan, Selasa (21/5/2019).

KPU memang mengumumkan hasil pemenang pemilu dini hari tadi, sehari lebih cepat dari batas maksimal pada 22 Mei 2019. Charles menghargai langkah Prabowo-Sandiaga yang ingin menggugat hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi.


"Keputusan Prabowo-Sandi yang akan menempuh jalur hukum ke MK terkait hasil pemilu yang sudah diumumkan KPU harus dihargai," tuturnya.

Karena itu, Charles menilai aksi 22 Mei 2019 sebaiknya tak lagi dilakukan. Aksi yang disebut sebagai 'gerakan kedaulatan rakyat' itu dianggap bisa memperuncing tensi politik yang tinggi.

"Ketika yang ditempuh adalah cara-cara konstitusional, pengorganisasian massa pendukung dan simpatisan 02 lewat aksi demonstrasi pada 22 Mei seharusnya tidak perlu lagi. Jika KPU sudah mengumumkan hasil pemilu dan Prabowo-Sandi sudah memutuskan akan menggugatnya ke MK, aksi-aksi jalanan hanya akan menguras energi bangsa," sebutnya.

Charles menganggap aksi 22 Mei tidak akan efektif. Ia mengingatkan soal aksi tersebut yang akan ditunggangi oleh kelompok pengancam keamanan nasional.

"Selain tidak efektif buat paslon 02, karena hasil pemilu hanya bisa berubah lewat putusan MK, gerakan massa justru akan menimbulkan potensi gangguan keamanan. Apalagi belakangan ini Polri telah menemukan sejumlah indikasi gangguan keamanan, seperti penangkapan teroris beserta bahan peledak, dan juga mengungkap dugaan penyelundupan senjata, yang diduga kuat akan digunakan pada aksi 22 Mei," kata Charles.


Anggota Komisi I DPR ini mengimbau kepada kubu Prabowo-Sandi untuk berfokus mengumpulkan bukti-bukti yang akan dibawa dalam gugatan ke MK. Apalagi secara aturan, kata Charles, gugatan harus dilakukan maksimal 3 hari sejak pengumuman pemenang pemilu oleh KPU.

"Semua elemen bangsa, baik pendukung 01 ataupun 02, hendaknya agar terus ikut menjaga ketertiban dan kedamaian, terutama selama proses hukum di MK berlangsung. Biarlah putusan hukum MK yang menentukan akhir dari sengketa pemilu ini, bukan gerakan massa. Sebab, demokrasi tanpa hukum hanya akan melahirkan anarki," tegasnya.

Diketahui, KPU telah menuntaskan rekapitulasi nasional hasil Pilpres 2019. Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin ditetapkan menjadi pemenang Pilpres 2019. Jokowi-Ma'ruf unggul dengan perolehan 55,50 persen, sedangkan Prabowo-Sandi mendapatkan 44,50 persen.

"Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin 85.607.362 suara. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239," ujar komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik dalam rapat pleno KPU di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (21/5) dini hari.

Hasil pilpres itu ditetapkan dalam keputusan nomor 987. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan suara di 34 provinsi dan 130 panitia pemilihan luar negeri (PPLN).

Prabowo-Sandiaga menyatakan menolak hasil Pilpres 2019 itu. Mereka berencana menggugat hasil tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hingga Selasa malam ini, sejumlah pendukung Prabowo-Sandiaga melakukan aksi di depan kantor Bawaslu RI di Jl M Thamrin, Jakpus. Masa pro-Prabowo rencananya tetap akan menggelar aksi 22 Mei esok hari.
(elz/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed