Selasa 21 Mei 2019, 09:26 WIB
Ridwan Kamil Gandeng IFC untuk Revitalisasi BUMD Jabar
Foto: Pemprov Jawa Barat
Jakarta -
Kunjungan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke Jepang berbuah kesepakatan untuk menggelar kerja sama strategis dengan International Finance Corporation (IFC) dalam mengembangkan infrastruktur dan merevitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Rencana tersebut lahir dalam penandatanganan Pernyataan Kehendak (letter of intent) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Ridwan Kamil dengan IFC yang dipimpin Direktur Departemen Asia Timur dan Pasifik Vivek Pathak di Tokyo, Jepang.
"Ini salah satu kerjasama dengan hasil positif selama kunjungan saya ke Jepang selain bertemu Menteri Lingkungan Hidup Jepang beserta JICA dan pemerintah Prefektur Shizouka," kata Emil sapaan akrabnya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/5/2019).
Para pihak, menurut Emil, berkeinginan untuk menjalin kerja sama di bidang investasi pengembangan infrastrukstur dan revitalisasi BUMD dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, khususnya berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.
Kerja sama ini dijalin lewat pertimbangan bahwa ketersediaan infrastruktur dan revitalisasi BUMD di Jawa Barat guna meningkatkan daya saing daerah dan mensejahterakan masyarakat memerlukan kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
"Termasuk lembaga keuangan internasional yang memiliki kapasitas financial dan manajerial untuk mewujudkan sasaran misi BUMD Juara," tutur Emil.
Pihaknya memaparkan ruang lingkup kerja sama yang dibahas dalam letter of intent (LoI) para pihak akan meliputi pendampingan persiapan proyek-proyek infrastruktur strategis yang akan dilaksanakan memakai skema pembiayan kreatif.
IFC juga akan melakukan pendampingan dalam rangka penguatan kelembagaan BUMD di Jawa Barat guna meningkatkan daya saing dan perluasan pasar. "Ada tiga poin utama yang menjadi ruang lingkup kerja sama ke depan bersama IFC," kata Emil.
LoI ini menurutnya merupakan langkah awal untuk menjalin kerja sama formal lebih jauh dengan penandatangan perjanjian yang bersifat teknis dan operasional sesuai ruang lingkup yang disepakati.
IFC sendiri merupakan lembaga keuangan internasional yang didirikan sebagai afilisasi Bank Dunia dengan tujuan membantu pembiayaan pembangunan Negara-negara anggota yang belum maju melalui pemberian pinjaman dan/atau penyertaan pada sektor swasta.
(idr/mpr)
Rencana tersebut lahir dalam penandatanganan Pernyataan Kehendak (letter of intent) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Ridwan Kamil dengan IFC yang dipimpin Direktur Departemen Asia Timur dan Pasifik Vivek Pathak di Tokyo, Jepang.
"Ini salah satu kerjasama dengan hasil positif selama kunjungan saya ke Jepang selain bertemu Menteri Lingkungan Hidup Jepang beserta JICA dan pemerintah Prefektur Shizouka," kata Emil sapaan akrabnya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/5/2019).
Kerja sama ini dijalin lewat pertimbangan bahwa ketersediaan infrastruktur dan revitalisasi BUMD di Jawa Barat guna meningkatkan daya saing daerah dan mensejahterakan masyarakat memerlukan kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
"Termasuk lembaga keuangan internasional yang memiliki kapasitas financial dan manajerial untuk mewujudkan sasaran misi BUMD Juara," tutur Emil.
Pihaknya memaparkan ruang lingkup kerja sama yang dibahas dalam letter of intent (LoI) para pihak akan meliputi pendampingan persiapan proyek-proyek infrastruktur strategis yang akan dilaksanakan memakai skema pembiayan kreatif.
IFC juga akan melakukan pendampingan dalam rangka penguatan kelembagaan BUMD di Jawa Barat guna meningkatkan daya saing dan perluasan pasar. "Ada tiga poin utama yang menjadi ruang lingkup kerja sama ke depan bersama IFC," kata Emil.
LoI ini menurutnya merupakan langkah awal untuk menjalin kerja sama formal lebih jauh dengan penandatangan perjanjian yang bersifat teknis dan operasional sesuai ruang lingkup yang disepakati.
IFC sendiri merupakan lembaga keuangan internasional yang didirikan sebagai afilisasi Bank Dunia dengan tujuan membantu pembiayaan pembangunan Negara-negara anggota yang belum maju melalui pemberian pinjaman dan/atau penyertaan pada sektor swasta.
(idr/mpr)
