KPK Temukan Deretan Masalah Aset Ratusan Miliar di Papua

Jakarta - KPK melakukan evaluasi pencegahan korupsi dan penyelamatan aset di Provinsi Papua. Hasilnya, KPK menemukan deretan masalah aset yang bernilai ratusan miliar Rupiah.

"KPK mengidentifikasi persoalan pada pengelolaan aset daerah. Hal ini hampir selalu menjadi temuan berulang serta rekomendasi penting dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dari data yang masuk sementara, diidentifikasi aset yang bermasalah atau dalam penguasaan pihak ketiga," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (20/5/2019).
Dia mengatakan kegiatan evaluasi itu digelar pada 20-23 Mei di Papua. Selain evaluasi, KPK juga disebut Febri mendorong Papua menetapkan prioritas rencana aksi tahun 2019.

"Program pencegahan korupsi terintegrasi di Provinsi Papua meliputi 8 sektor yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan Barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, dana desa, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah," ujar Febri.
Dia mengatakan hasil evaluasi di akhir Desember 2018 menunjukkan nilai rata-rata monitoring centre for prevention (MCP) Provinsi Papua tahun 2018 adalah 25% dalam skala 0% - 100%. Angka itu disebutnya nyaris berada di kategori merah.

Febri juga menjelaskan permasalah aset yang ditemukan KPK di Papua. Antara lain:

Di Pemkot Jayapura

- 71 kendaraan dinas yang dikuasai oleh pihak ketiga
- 158 tanah berupa tanah jalan, tanah jaringan atau saluran, tanah dan bangunan yang belum bersertifikat
- 7 aset bermasalah berupa gedung perkantoran, pasar, sekolah, rumah sakit atau puskesmas dan tanah jalan.

Di Provinsi Papua

Aset bermasalah yang dalam sengketa dengan pihak lain, di antaranya berupa:

- Tanah berlokasi di Provinsi Papua sekurangnya senilai Rp 111 miliar
- Hotel berlokasi di Provinsi Papua senilai Rp 96,5 miliar
- Tanah berlokasi di Jakarta senilai sekitar Rp 107 miliar.

Selain soal aset, KPK disebut Febri juga berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah. Febri juga menyatakan KPK mendorong pemecatan para PNS di Papua yang telah terbukti korupsi.

"Berdasarkan data yang ada, hanya 12 Pemda yang telah menyampaikan pelaksanaan penjatuhan sanksi tersebut," ujarnya. (haf/dnu)