Minggu 19 Mei 2019, 13:48 WIB
Pansel KPK Pernah Gugat Laundry karena Jas Kusut, Ini Kata F-PPP
Arsul Sani (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)
Jakarta -
Mualimin Abdi, Dirjen HAM di Kementerian Hukum dan HAM, yang pernah jadi sorotan lantaran menggugat laundry terkait jasnya yang kusut, menjadi satu dari sembilan pansel pimpinan KPK. Anggota Komisi III F-PPP DPR, Arsul Sani, meminta rekam jejak Mualimin tak dijadikan dasar untuk mendelegitimasi pansel itu.
"Pansel KPK ini kan sifatnya kolektif-kolegial. Jadi kalau ada anggotanya yang pernah menjadi sorotan publik karena satu kejadian, maka tidak usah dipergunakan untuk mendelegitimasi pansel tersebut. Kecuali kalau peristiwanya menyangkut dugaan korupsi atau suap atau perilaku tercela lainnya, seperti sexual harassment atau radikalisme," kata Arsul kepada wartawan, Minggu (19/5/2019).
Arsul meminta publik memberi kesempatan kepada setiap anggota pansel untuk bekerja. Arsul memilih menghormati jajaran pansel pimpinan KPK itu.
"Mari kita beri kesempatan panselnya bekerja dan kita kawal. Juga mendorong orang-orang yang memenuhi syarat dan integritas tinggi untuk mengikuti proses seleksi sehingga nantinya siapa pun yang dikirim ke DPR, maka mereka merupakan kandidat-kandidat yang equal dalam konteks kapasitas dan integritas," ucap dia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk 9 nama jadi panitia seleksi pimpinan KPK, yang diketuai Yenti Garnasih. Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki) itu mengepalai 8 anggota lainnya, salah satunya Mualimin.
Dalam rekam jejak detikcom, ia pernah berperkara dengan laundry rumahan, Fresh Laundry, pada 2016. Penyebabnya sepele: jasnya tidak licin.
Langkah serius Mualimin ditunjukkan dengan mengajukan gugatan ke PN Jaksel. Tidak tanggung-tanggung, nilai gugatan yang ia sodorkan mencapai Rp 210 juta atau hampir 20 kali lipat dari harga jasnya, yaitu Rp 10 juta. Belakangan, Mualimin menarik gugatannya setelah riuh di media massa. Ia meminta masyarakat tidak menggunjingkan hal itu lagi.
"Saya minta maaf atas permasalahan yang sudah ramai," ujar Mualimin.
Simak Juga 'ICW Desak Presiden Segera Bentuk Pansel Ketua KPK':
(gbr/tor)
"Pansel KPK ini kan sifatnya kolektif-kolegial. Jadi kalau ada anggotanya yang pernah menjadi sorotan publik karena satu kejadian, maka tidak usah dipergunakan untuk mendelegitimasi pansel tersebut. Kecuali kalau peristiwanya menyangkut dugaan korupsi atau suap atau perilaku tercela lainnya, seperti sexual harassment atau radikalisme," kata Arsul kepada wartawan, Minggu (19/5/2019).
Arsul meminta publik memberi kesempatan kepada setiap anggota pansel untuk bekerja. Arsul memilih menghormati jajaran pansel pimpinan KPK itu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk 9 nama jadi panitia seleksi pimpinan KPK, yang diketuai Yenti Garnasih. Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki) itu mengepalai 8 anggota lainnya, salah satunya Mualimin.
Dalam rekam jejak detikcom, ia pernah berperkara dengan laundry rumahan, Fresh Laundry, pada 2016. Penyebabnya sepele: jasnya tidak licin.
Langkah serius Mualimin ditunjukkan dengan mengajukan gugatan ke PN Jaksel. Tidak tanggung-tanggung, nilai gugatan yang ia sodorkan mencapai Rp 210 juta atau hampir 20 kali lipat dari harga jasnya, yaitu Rp 10 juta. Belakangan, Mualimin menarik gugatannya setelah riuh di media massa. Ia meminta masyarakat tidak menggunjingkan hal itu lagi.
"Saya minta maaf atas permasalahan yang sudah ramai," ujar Mualimin.
Simak Juga 'ICW Desak Presiden Segera Bentuk Pansel Ketua KPK':
(gbr/tor)
