BPN Setuju Andi Arief: People Power Terjadi Cuma Sekali di RI

Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengaku setuju dengan politikus Partai Demokrat, Andi Arief. People power cuma terjadi sekali dalam sejarah Indonesia saat era reformasi 1998.

"Memang faktanya seperti itu (cuma sekali di RI) bahwa penggantian pemerintah karena tekanan massa, hanya satu sekali tahun 1998, Pak Harto turun mahasiswa demonstrasi, akhirnya Pak Harto turun digantikan Pak BJ Habibie," kata juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, kepada wartawan, Sabtu (18/5/2019).

Andre juga menceritakan sedikit pengalaman sebagai mahasiswa pada era 1998. Saat itu dia menginap di sekitar gedung DPR/MPR. Tujuannya mengganti pemerintahan Presiden Soeharto.

"Dan ini berdasarkan pengalaman saya menginap di gedung DPR/MPR 1998, memang tujuan kita dulu menginap untuk mengganti pemerintahan Pak Harto waktu itu niat sudah begitu. Sehingga people power mengganti rezim saya sebagai mahasiswa menginap 4-5 hari bertujuan mengganti pemerintah, itu dimaksud Andi Arief. Itu people power yang dimaksud Bang Andi Arief," jelas dia.

Baca juga: Tanggapi Andi Arief, TKN Yakin People Power Tak Terjadi di Era Jokowi

Menurut dia, apabila berhasil mengganti pemerintah, people power dianggap konstitusional. Sedangkan people power yang tidak berhasil mengganti pemerintah disebut makar. People power tersebut pernah terjadi di berbagai negara, seperti Mesir, Tunisia, dan Thailand.

"People power ada yang bilang bahwa people power menggulingkan pemerintah di Indonesia dan bahkan di luar negeri kalau saya menganalisa. People power kan menggulingkan pemerintah kalau baca versi Bang Andi Arief itu ada tahun 1998. Biasanya people power dianggap konstitusional kalau pemerintah berganti, tapi kalau tidak berhasil maka dianggap makar, itu versi Andi Arief," tuturnya.

Baca juga: Polisi Tangkap Penyebar Video Hoax Demo People Power di Medan

Namun people power yang dimaksud pendukung Prabowo-Sandi bukan mengganti pemerintah yang sah. Politikus Gerindra itu mengatakan people power atau gerakan kedaulatan yang dimaksud pendukung Prabowo adalah kebebasan berekspresi menyampaikan kecurangan Pemilu 2019.

"Nah sedangkan people power versi pendukung Pak Prabowo bukan seperti itu, tapi hanya kebebasan berekspresi protes terhadap kecurangan dan juga mengawal rekapitulasi suara nasional, jadi dua hal yang berbeda," tandasnya.

Sebelumnya, aktivis 1998 sekaligus politikus Demokrat, Andi Arief, menyebut people power cuma terjadi sekali dalam sejarah Indonesia, yakni saat era reformasi 1998. Dia menyebutkan people power saat itu bukan amuk massa, melainkan gerakan damai.

"People power itu cuma pernah sekali terjadi di Indonesia, bulan November 1998, saat MPR menolak pertanggungjawaban Habibie. Gerakan damai itu pun akumulasi gerakan sejak 1980-an," kata Andi kepada wartawan, Sabtu (18/5).



Simak Juga 'Beda Pendapat BPN dan TKN soal People Power':

[Gambas:Video 20detik]

(fai/rvk)