Relawan Jokowi Duga Gerakan People Power Rentan Ditunggangi Ekstrimis

Jakarta - Relawan Jokowi menganggap gerakan people power yang digaungkan untuk menggulingkan pemerintahan merupakan gerakan inkonstitusional. Menurut para relawan, gerakan itu hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.

"Gerakan people apapun tujuannya akan menimbulkan kegaduhan dan rasa ketakutan di tengah masyarakat, untuk itu secara qaidah kita harus mendahului atau mengutamakan mengindari hal yang dapat menimbulkan kerusakan dan kemudhorotan," ujar Sekjen Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) Aminuddin Maruf pada Sabtu (18/5/2019).

Baca juga: AS Keluarkan Peringatan Keamanan, Istana Tegaskan 22 Mei Aman

Mantan Ketum PB PMII tersebut meminta masyarakat lebih teliti dalam melihat gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan. Pasalnya, gerakan people power yang rencananya akan diadakan pada tanggal 22 nanti berlawanan kehendak rakyat yang sudah menentukan pilihannya untuk memilih Jokowi kembali menjadi Presiden.

"People power yang digaungkan oleh para pendukung Prabowo adalah jelas bertujuan untuk menolak hasil pemilu yang akan segera diumumkan oleh KPU, hal ini bertentangan dengan kehendak rakyat yang sudah menentukan pilihannya untuk Jokowi dan KH Maruf Amin memimpin Indonesia 2019-2024," ungkapnya.

Baca juga: Andi Arief: People Power Cuma Sekali di RI Tahun 1998

Di sisi lain, gerakan people power menurut Amin rentan disusupi oleh kelompok-kelompok ekstrimis yang menginginkan adanya kegaduhan dan ketakutan di tengah masyarakat.

"Hal ini dibuktikan dengan ditangkapnya beberapa teroris yang berniat mengadakan aksinya di tengah-tengah gerakan people power," tuturnya.

Amin mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menjaga proses demokratisasi yang sudah terbentuk di Indonesia melalui jalur-jalur yang konstitusional. Apabila ada pihak yang merasa dicurangi pemilu 2019 bisa menempuh jalur hukum misalnya DKPP dan MK.

"Sebagai negara yang menjalankan prinsip demokrasi, harusnya ketika ada ketidakpuasan dalam proses Pilpres harusnya diselesaikan melalui proses-proses yang konstitusional. Kan jalurnya ada, ada bawaslu, DKPP, dan MK. Kalau tidak mau melalui jalur-jalur yang konstitusional ngapain harus ada negara. Karena negara ini dibentuk berdasarkan hukum dan undang-undang yang sudah disepakati bersama," ucapnya.

(rvk/fai)