Mahfud Md Tak Jadi Masuk Tim Hukum Bentukan Wiranto, Diganti Orang Lain

Jakarta - Nama Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud Md tertera di dalam daftar pakar Tim Asistensi Hukum bentukan Menko Polhukam Wiranto. Namun Mahfud menyatakan dirinya tak masuk tim bentukan Wiranto itu.

"Saya tidak masuk ke tim hukumnya Pak Wiranto," kata Mahfud di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019).

Mahfud, yang juga anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), mengaku dirinya tidak menolak. Namun Mahfud menyebut dirinya telah diganti orang lain.

"Bukan menolak, tapi diganti orang lain. Karena BPIP itu sebuah institusi yang juga punya deputi-deputi, sementara itu anggota semua di sana (tim hukum) deputi. Jadi kita kasih deputi namanya Prof Adji Samekto (Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP)," ujarnya.

Sebelumnya, Wiranto membentuk Tim Asistensi Hukum, yang terdiri dari sejumlah pakar yang di dalamnya ada nama Mahfud Md. Terkait masuknya namanya ke dalam tim itu, Mahfud mengatakan belum bisa berkomentar lebih banyak.

"Saya sudah dikontak Pak Wiranto. Saya katakan, saya anggap itu sebagai niat baik, tapi isinya seperti apa saya akan hadir dulu. Saya tidak bisa berkomentar sekarang apa itu perlu atau tidak dan lain sebagainya. Kita lihat dululah," ujar Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (9/5).

Baca juga: Resmi Dibentuk, Ini Deretan Pakar Tim Hukum Bentukan Wiranto

Berikut ini daftar anggota Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam saat awal dibentuk:

1. Prof. Muladi, Praktisi Hukum
2. Prof. Romli Atmasasmita, Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Hukum dan Perundang-Undangan
3. Prof. Muhammad Mahfud MD, Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
4. Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, Guru Besar Universitas Krisnadwipayana
5. Prof. I Gede Panca Astawa, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
6. Prof. Faisal Santiago, Guru Besar Hukum Universitas Borobudur dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur
7. Prof. Dr. Ade Saptomo, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila
8. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, Ahli Ilmu Negara UI dan UPH
9. Prof. Dr. Farida Patittinggi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
10. Dr. Harsanto Nursadi, Ahli Administrasi Negara/ Hukum Tata Negara
11. Dr. Teuku Saiful Bahri, Lektor Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
12. Dr. Teguh Samudera, Praktisi Hukum
13. Dr. Dhoni Martim, Praktisi/Akademisi
14. Kepala Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM
15. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam
16. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam
17. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri
18. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo
19. Kepala Divisi Hukum Kepolisian RI
20. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri
21. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri
22. Indra Fahrizal, Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Ekonomi dan Moneter
23. Asistensi Deputi Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam
24. Adi Warman, Sekretaris Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam.


Simak Juga 'Kontroversi Tim Pemantau Sikap & Ujaran Tokoh Ala Wiranto':

[Gambas:Video 20detik]

(haf/haf)