Depsos Segera Cabut Izin Undian Kartu Pos Olahraga

Jakarta - Desakan masyarakat agar izin undian Kartu Pos Olahraga (KPO) dicabut ditanggapi serius Departemen Sosial (Depsos). Namun soal realisasinya, Depsos masih menunggu surat resmi Kapolri Jenderal Pol Sutanto.Undian KPO yang diselenggarakan PT Prima Selaras dinyatakan Kapolri masuk dalam kategori perjudian. Sehingga desakan pencabutan izin undian gratis berhadiah itu terus dilancarkan masyarakat luas. KPO memperoleh izin dari Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah lewat SK Mensos Nomor 338/HUK-UND/2005.Soal desakan pencabutan izin KPO, Humas Depsos Manggala Lubis kepada detikcom saat ditemui di kantornya, Jalan Salemba Raya, Jakarta, Rabu (5/10/2005), kemungkinan akan direalisasikan mengingat Kapolri sudah menyatakannya sebagai perjudian.Namun yang menjadi persoalan saat ini, lanjut Manggala, Depsos belum menerima surat resmi dari Kapolri yang menyatakan undian itu sebagai praktik perjudian. "Apabila surat itu nanti sudah diterima, kemungkinan besar Depsos akan mencabutnya," kata dia.Hanya saja mengenai teknis dari penyelenggaraan undian tersebut, Depsos menyerahkan tanggung jawabnya kepada PT Prima Selaras. Lembaga pimpinan Adolf Kusumah ini menggeber KPO karena ingin turut membantu meningkatkan prestasi olahraga nasional dan menyokong kehidupan para olahragawan setelah pensiun. (umi/)