Round-Up

Wiranto Jawab Kontroversi Penerapan Pasal Makar

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 16 Mei 2019 20:44 WIB
Menko Polhukam Wiranto (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta - Penerapan pasal makar menuai kontroversi. Pasal makar ini kerap dianggap sebagai alat untuk menjerat sejumlah tokoh. Namun Menko Polhukam Wiranto angkat bicara soal kontroversi yang berkembang itu.

Wiranto menjelaskan pasal makar semestinya memang digunakan untuk menindak perencana tindakan makar. Sebab, menurutnya, jika makar sudah terjadi, pasal makar tak bisa digunakan karena negara sudah telanjur bubar.

"Makar itu kalau perencanaan, persiapan untuk perencanaan, sudah dilaksanakan, baru bisa ditangkap. Kalau sudah terjadi, negara bubar, yang nangkep sopo? Yang ngadili siapa? Yang nuntut siapa?" kata Wiranto dalam sambutan di acara rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik, yang diadakan Kemendagri di Hotel Paragon, Kamis (16/5/2019).


Wiranto menegaskan MK dalam putusannya menerangkan, untuk pidana makar, konstruksi hukumnya tidak perlu sempurna. Setiap upaya perencanaan bisa dikategorikan makar.

"Jadi, kalau sudah merencanakan, menghasut, kemudian mempersiapkan dalam pelaksanaannya, sudah bisa dikategorikan tindakan makar," imbuh Wiranto.

Wiranto pun sadar bahwa penindakan dengan pasal makar akan mendapat banyak sorotan. Karena itu, dia membentuk Tim Asistensi Hukum Nasional guna membantu pengkajian terhadap ujaran yang mengandung unsur makar.

"Pakar hukum itu kan, jadi cuma memberikan saran. Kok, ribut," kata Wiranto.



Selanjutnya
Halaman
1 2