Survey LSI: Indonesia Masih Berpeluang Dikudeta Militer

Jakarta - Masyarakat Indonesia ternyata menolak keterlibatan tentara yang masih aktif terlibat dalam politik praktis. Tapi sebagai negara demokrasi, Indonesia sangat berpeluang untuk dikudeta militer.Pernyataan itu disampaikan Direktur Riset Lembaga Survey Indonesia (LSI) Syaiful Mujani dalam jumpa pers di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (4/10/2005).Survey LSI tentang supremasi sipil dan pertahanan nasional itu, dilaksanakan pada 1.137 responden yang tersebar di 33 provinsi. Metode yang digunakan, multi stage random sampling pada 22-26 September 2005. Dengan margin error kurang lebih 2,9%. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara wawancara dan tatap muka. Hasilnya, secara umum masyarakat Indonesia menolak keterlibatan tentara yang masih aktif dalam politik praktis. Hanya 24% masyarakat yang menyetujui tentara yang masih aktif untuk menjadi Presiden. Kondisi ini menurun jika dibandingkan tahun 2004 yang mencapai 34%. Namun, angka ini lebih tinggi pada awal masa reformasi 1999 lalu, yang mencapai angka 13%. Sedangkan untuk angka 24% itu, lanjut Syaiful, masih berada di atas ambang toleransi negara demokrasi yang sudah mapan. Mengenai keterlibatan militer dalam politik praktis, hanya menghasilkan nada setuju sebesar 10%. "Angka bagi Indonesia ini termasuk dalam kriteria negara-negara demokrasi baru yang belum stabil. Ini artinya, masih terbuka kemungkinan kudeta oleh tentara," ungkap Syaiful.Namun Syaiful menilai, kuatnya penolakan publik terhadap keterlibatan tentara dalam politik praktis, dapat mencegah kemungkinan tentara mau melakukan petualangan politik. Selain itu, hasil survey menggambarkan, mayoritas masyarakat responden secara umum masih mendukung keberadaan teritorial TNI, mulai dari tingkat desa (babinsa) hingga provinsi. "Publik pada umumnya masih melihat peran penting kehadiran kekuatan teritorial untuk keamanan dan ketertiban masyarakat," lanjut Syaiful. Melihat fenomena ini, Syaiful menganggap, demokrasi di Indonesia masih sangat rentan terhadap kemungkinan keterlibatan tentara. Keterlibatan tentara ini dalam masalah yang tidak terkait dengan prinsip reformasi sipil. Dari hasil survey, hanya sekitar 24-28% masyarakat yang menyatakan tidak perlu keberadaan koramil hingga kodam. Sedangkan, masyarakat yang mendukung keberadaan kodam, berada dalam kisaran 55-58% dan sisanya 17-18% menyatakan tidak tahu.Namun, masyarakat mendukung gagasan agar TNI tidak memiliki perusahaan apapun (sekitar 59%). Hanya 29% yang menyatakan dukungannya terhadap keberadaan perusahaan milik TNI. Sejauh ini, ungkap Syaiful, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan demokrasi semakin meningkat untuk tahun 2005, mencapai angka 73%, yang meningkat dari tahun 2004 sebesar 62%. Masyarakat juga menilai, Amerika merupakan negara yang menjadi ancaman bagi Indonesia. "Lebih banyak warga yang merasa yakin, negara kita sedang berada dalam ancaman negara lain, sekitar 47%. Sedangkan yang tidak yakin mencapai 39%, tidak tahu 14%," jelas Syaiful.Secara keseluruhan, Syaiful menyimpulkan dukungan publik terhadap prinsip supremasi sipil sudah sangat kuat. Namun, belum solid dalam pemberian dukungan atas pelaksanaan prinsip tersebut."Masih lemahnya dukungan publik ini dapat menoleransi keterlibatan tentara dalam kehidupan sosial politik yang seharusnya menjadi wilayah sipil. Selama kinerja polisi melindung masyarakat tidak bagus, maka kehadiran tentara untuk keamanan akan tetap diperlukan masyarakat," jelas Syaiful. (ism/)