DPRD Maros Deklarasi Tolak People Power

Maros - Sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Maros, Sulawesi Selatan, membacakan deklarasi penolakan segala bentuk gerakan inkonstitusional yang mendelegitimasi Pemilu 2019. DPRD Maros menolak gerakan people power.

Baca juga: Yenny Wahid Nilai People Power Bisa Timbulkan Konflik Sesama Rakyat

Pembacaan deklarasi itu dilakukan di sela-sela rapat paripurna DPRD Maros. Selain menolak gerakan people power, DPRD mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan keutuhan NKRI pascapemilu.

"DPRD Maros menolak gerakan people power dan tidak setuju dengan adanya gerakan inkonstitusional. Mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan keutuhan NKRI pascapemilu," kata Wakil Ketua DPRD Maros Andi Patarai Amir, Rabu (15/5/2019).

Baca juga: Gubernur Riau: KPU dan Bawaslu Sudah Jujur Laksanakan Pemilu

Menurut Amir, Pemilu 2019 sudah usai dan harus dihormati apa pun hasilnya. Mereka yang tidak puas atas hasil Pemilu 2019 bisa menempuh jalur yang sesuai dengan konstitusi.

"Bagi kami, proses demokrasi di pemilu telah usai. Kalaupun ada ketidakpuasan, silakan tempuh jalur hukum tanpa harus melakukan sebuah gerakan yang merugikan masyarakat kita sendiri. Ini hal biasa setiap lima tahun," lanjutnya.

Baca juga: FKUB Banyuwangi: Seruan People Power Meresahkan Masyarakat

Amir menegaskan DPRD Maros berkomitmen mempertahankan keutuhan NKRI. Dia mengatakan demokrasi di Indonesia harus berjalan sesuai dengan koridor hukum.

"Sikap kami jelas, karena bagaimanapun keutuhan negara ini harus di atas segala-galanya. Termasuk hasrat untuk berkuasa. Kami ingin masyarakat ini dididik berdemokrasi secara sehat dengan koridor yang telah ada," pungkasnya. (knv/knv)