Kamis 16 Mei 2019, 00:30 WIB
DPRD Maros Deklarasi Tolak People Power
DPRD Maros melakukan deklarasi menolak people power. (M Bakrie/detikcom)
Maros -
Sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Maros, Sulawesi Selatan, membacakan deklarasi penolakan segala bentuk gerakan inkonstitusional yang mendelegitimasi Pemilu 2019. DPRD Maros menolak gerakan people power.
Pembacaan deklarasi itu dilakukan di sela-sela rapat paripurna DPRD Maros. Selain menolak gerakan people power, DPRD mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan keutuhan NKRI pascapemilu.
"DPRD Maros menolak gerakan people power dan tidak setuju dengan adanya gerakan inkonstitusional. Mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan keutuhan NKRI pascapemilu," kata Wakil Ketua DPRD Maros Andi Patarai Amir, Rabu (15/5/2019).
Menurut Amir, Pemilu 2019 sudah usai dan harus dihormati apa pun hasilnya. Mereka yang tidak puas atas hasil Pemilu 2019 bisa menempuh jalur yang sesuai dengan konstitusi.
"Bagi kami, proses demokrasi di pemilu telah usai. Kalaupun ada ketidakpuasan, silakan tempuh jalur hukum tanpa harus melakukan sebuah gerakan yang merugikan masyarakat kita sendiri. Ini hal biasa setiap lima tahun," lanjutnya.
Amir menegaskan DPRD Maros berkomitmen mempertahankan keutuhan NKRI. Dia mengatakan demokrasi di Indonesia harus berjalan sesuai dengan koridor hukum.
"Sikap kami jelas, karena bagaimanapun keutuhan negara ini harus di atas segala-galanya. Termasuk hasrat untuk berkuasa. Kami ingin masyarakat ini dididik berdemokrasi secara sehat dengan koridor yang telah ada," pungkasnya.
(knv/knv)
Pembacaan deklarasi itu dilakukan di sela-sela rapat paripurna DPRD Maros. Selain menolak gerakan people power, DPRD mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan keutuhan NKRI pascapemilu.
Menurut Amir, Pemilu 2019 sudah usai dan harus dihormati apa pun hasilnya. Mereka yang tidak puas atas hasil Pemilu 2019 bisa menempuh jalur yang sesuai dengan konstitusi.
"Bagi kami, proses demokrasi di pemilu telah usai. Kalaupun ada ketidakpuasan, silakan tempuh jalur hukum tanpa harus melakukan sebuah gerakan yang merugikan masyarakat kita sendiri. Ini hal biasa setiap lima tahun," lanjutnya.
Amir menegaskan DPRD Maros berkomitmen mempertahankan keutuhan NKRI. Dia mengatakan demokrasi di Indonesia harus berjalan sesuai dengan koridor hukum.
"Sikap kami jelas, karena bagaimanapun keutuhan negara ini harus di atas segala-galanya. Termasuk hasrat untuk berkuasa. Kami ingin masyarakat ini dididik berdemokrasi secara sehat dengan koridor yang telah ada," pungkasnya.
(knv/knv)
