Round-Up

MK Bukan Jalan Prabowo

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 15 Mei 2019 21:01 WIB
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (Lamhot Aritonang/detikcom)


Syafii berkaca pada Pemilu 2014 ketika Prabowo kalah saat berpasangan dengan Hatta Rajasa melawan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla. Saat itu dia menilai MK tidak serius menanggapi bukti-bukti kecurangan yang disodorkan.

Politikus Gerindra tersebut bercerita saat itu timses membawa 19 truk formulir C1. Namun MK tetap menyatakan kemenangan Jokowi.

"Dengan sangat mudah MK pada waktu itu mengatakan seandainya ini diperiksa satu per satu, toh perubahan angka kemenangan itu tidak akan berubah. Paling hanya menambah 1-2 persen saja suara Pak Prabowo waktu itu, sehingga dengan itu MK kemudian mengetuk palu untuk kemenangan 01 (Jokowi) tanpa memeriksa data yang kami bawa sampai 19 truk itu," ujar Syafii.

Soal apa langkah BPN selanjutnya setelah kemarin memaparkan data dugaan kecurangan Pemilu 2019, Syafii mengatakan mereka akan mengandalkan kekuatan rakyat.

"Kita kembali ke Pasal 1 UUD 1945, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui ketentuan UUD. Lalu kalau sudah dipastikan UU Dasar tidak dilaksanakan, kedaulatan tetap ada di tangan rakyat," kata dia.

"Kita akan melihat nanti apa keinginan rakyat terhadap pemilu curang yang sekarang berlangsung. Jadi ada tanggal mainnya," imbuh Syafii.




Senada dengan Syafii, anggota Dewan Pengarah BPN Fadli Zon mengatakan tidak akan membawa bukti dugaan kecurangan Pemilu 2019 ke MK. Ia mengaku kecewa terhadap MK.

"Jalur MK itu adalah jalur yang dianggap oleh teman-teman itu dianggap jalur yang sia-sia. Pengalaman dari yang lalu," kata Fadli.

"Pengalaman mengajukan ke MK pada 2014 dengan sejumlah bukti kecurangan yang begitu besar berkontainer-kontainer waktu itu saksinya memang kita bagi tugas ada dari PKS. Tapi tidak ada satu boks pun yang dibuka MK. Jadi MK itu nggak ada gunanya dalam persoalan memberikan judgement soal pemilu karena pengalaman yang lalu," lanjut Fadli.
Halaman

(dhn/dnu)