MK Bukan Jalan Prabowo

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (Lamhot Aritonang/detikcom)

Jakarta - Prabowo Subianto tegas menolak hasil penghitungan suara dalam Pemilu 2019 yang, menurutnya, dipenuhi kecurangan. Di sisi lain calon presiden nomor urut 02 itu juga tidak akan menempuh jalur hukum untuk membuktikan dugaan kecurangan itu.

"Kami masih menaruh harapan kepadamu (KPU). Tapi sikap saya, yang jelas saya akan menolak hasil penghitungan pemilu. Hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran," kata Prabowo dalam simposium 'Mengungkap Fakta Kecurangan Pemilu 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5) kemarin.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Padahal hukum positif di Indonesia menyediakan jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi apabila Prabowo merasa ada yang tidak beres dengan hasil penghitungan suara itu nantinya. Namun jalur ke MK itu pun tidak dipercaya Prabowo.

"MK telah berhasil membuat kami tidak memiliki kepercayaan bahwa mereka akan melakukan persidangan secara objektif," kata Juru Kampanye Nasional Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Muhammad Syafii, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Memang kenapa?

Syafii berkaca pada Pemilu 2014 ketika Prabowo kalah saat berpasangan dengan Hatta Rajasa melawan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla. Saat itu dia menilai MK tidak serius menanggapi bukti-bukti kecurangan yang disodorkan.

Politikus Gerindra tersebut bercerita saat itu timses membawa 19 truk formulir C1. Namun MK tetap menyatakan kemenangan Jokowi.

"Dengan sangat mudah MK pada waktu itu mengatakan seandainya ini diperiksa satu per satu, toh perubahan angka kemenangan itu tidak akan berubah. Paling hanya menambah 1-2 persen saja suara Pak Prabowo waktu itu, sehingga dengan itu MK kemudian mengetuk palu untuk kemenangan 01 (Jokowi) tanpa memeriksa data yang kami bawa sampai 19 truk itu," ujar Syafii.

Soal apa langkah BPN selanjutnya setelah kemarin memaparkan data dugaan kecurangan Pemilu 2019, Syafii mengatakan mereka akan mengandalkan kekuatan rakyat.

"Kita kembali ke Pasal 1 UUD 1945, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui ketentuan UUD. Lalu kalau sudah dipastikan UU Dasar tidak dilaksanakan, kedaulatan tetap ada di tangan rakyat," kata dia.

"Kita akan melihat nanti apa keinginan rakyat terhadap pemilu curang yang sekarang berlangsung. Jadi ada tanggal mainnya," imbuh Syafii.

Senada dengan Syafii, anggota Dewan Pengarah BPN Fadli Zon mengatakan tidak akan membawa bukti dugaan kecurangan Pemilu 2019 ke MK. Ia mengaku kecewa terhadap MK.

"Jalur MK itu adalah jalur yang dianggap oleh teman-teman itu dianggap jalur yang sia-sia. Pengalaman dari yang lalu," kata Fadli.

"Pengalaman mengajukan ke MK pada 2014 dengan sejumlah bukti kecurangan yang begitu besar berkontainer-kontainer waktu itu saksinya memang kita bagi tugas ada dari PKS. Tapi tidak ada satu boks pun yang dibuka MK. Jadi MK itu nggak ada gunanya dalam persoalan memberikan judgement soal pemilu karena pengalaman yang lalu," lanjut Fadli.