Kompensasi Tunai = Money Politics untuk Bungkam Rakyat

Jakarta - Pemerintah memberikan kompensasi kenaikan harga BBM kepada masyarakat miskin berupa uang tunai sebesar Rp 100 ribu per bulan. Perilaku pemerintah ini dipandang sebagai money politics agar rakyat menerima kebijakan kenaikan harga BBM.Pendapat tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida kepada wartawan di kantor DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2005)."Ini bagian dari semacam money politics- lah untuk mencoba mendiamkan warga atau mengajak orang mengikuti kebijakan itu, sehingga tidak melakukan protes karena rakyat sudah dibantu," cetus La Ode Ida.Menurut dia, dalam teori sosial, langkah yang diambil pemerintah sangat keliru. Seharusnya pemerintah menyiapkan dan membangun fondasi ekonomi terlebih dahulu, sehingga tanpa diberikan subsidi pun masyarakat akan bisa dan siap menerima perubahan harga BBM."Itu sudah keliru, karena semestinya diberikan kailnya, bukan ikannya," tandasnya. Pemberian subsidi pada rakyat miskin oleh pemerintah, lanjutnya, mengukuhkan pemerintah sebagai sinterklas bagi orang miskin.Dalam kesempatan itu La Ode Ida juga menyebutkan bahwa dirinya menerima banyak sekali pesan singkat (SMS) yang isinya mengaku sangat keberatan atas kenaikan harga BBM yang sangat besar. Sayangnya DPD sebagai institusi tidak bisa berbuat banyak. DPD selama ini tidak bisa menggelar paripurna untuk mempersoalkan masalah kenaikan harga BBM tersebut.Dirinya juga mengaku bahwa tiga minggu sebelum kenaikan harga BBM, sejumlah pimpinan DPD diundang oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Saat itu Kalla menjelaskan alasan pemerintah menaikkan harga BBM. "Memang saat itu sama sekali tidak ada protes," ujarnya. (san/)