Bamsoet menyarankan rekonsiliasi dilakukan melalui kabinet. Bagaimana caranya?
"Kalau presiden terpilih nanti, katakanlah Pak Jokowi yang saya yakini kembali memimpin yang kedua (kalinya), terserah beliau apakah nyaman untuk menarik partai-partai berkoalisi. Tapi saya sarankan itu harus dilakukan untuk rekonsiliasi. Saran saya," kata Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rekonsiliasi via kabinet itu, disebut Bamsoet, bisa dilakukan ketika presiden terpilih kelak menyusun para pembantunya, yaitu menteri-menteri. Untuk kursi-kursi menteri itu, disebut Bamsoet, bisa saja diambil dari tokoh-tokoh dari partai politik yang saat ini masih tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, seperti Partai Demokrat dan PAN.
"Tidak masalah (bila Partai Demokrat dan PAN bergabung di akhir). Yang dipikirkan adalah bukan masalah awal atau akhir, tapi kepentingan bangsa yang harus dikedepankan dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing person yang akan ditunjuk oleh presiden," tuturnya.
Isu bergabungnya PAN dan Demokrat ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK) mencuat setelah Komandan Kogasma PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berbincang dengan Jokowi di Istana Negara dalam kesempatan terpisah. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin juga sempat 'menggoda' PAN dan PD untuk bergabung ke koalisi.
Baca juga: PAN-Demokrat akan Beri Apa ke Jokowi? |
Belakangan, Demokrat sendiri melakukan manuver-manuver politik pasca-pertemuan AHY-Jokowi. Tak mengherankan jika manuver tersebut bikin 'panas' hubungan Demokrat dengan BPN Prabowo-Sandi.
Lain Demokrat, lain pula cara manuver PAN 'merapat' ke koalisi Jokowi. Waketum PAN Bara Hasibuan sempat berbicara soal reposisi partai seusai perbincangan Zulkifli dan Jokowi, meski hal itu sudah dibantah Sekjen PAN Eddy Soeparno, dengan mengatakan partai berlambang matahari putih itu setia bersama Prabowo-Sandiaga. (azr/dhn)











































