Tidak Terima Kompensasi BBM, Warga Yogya Datangi Posko PKPS

Yogyakarta - Puluhan warga Yogyakarta yang belum menerima Kartu Kompensasi BBM mendatangi Posko Bantuan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (BPKPS) BBM Provinsi DIY. Mereka menanyakan pendistribusian kartu tersebut tersebut karena sampai awal bulan ini belum menerimanya.Warga miskin yang mendatangi posko BPKPS BBM di Gendhok Kiwa komplek Kepatihan Jl Malioboro Yogyakarta, Selasa (4/10/2005) di antaranya warga Dusun Pulerejo, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Sleman; warga kampung Purwodiningratan, Kecamatan Ngampilan; warga Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan; warga Ledok Tukangan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta. Meski mereka menyatakan tidak mampu, tapi oleh pihak kecamatan tidak diberi Kartu Kompensasi BBM."Saya ke sini bersama 8 orang kepala keluarga yang semuanya tidak mampu tapi justru tidak mendapatkan dana kompensasi. Sebaliknya ada tetangga kami yang mampu punya mobil Kijang untuk angkutan justru dapat," kata Mulyono (50), warga Pulerejo Desa Bokoharjo Kecamatan Prambanan Sleman kepada wartawan di posko BPKPS DIY.Mulyono mengaku, saat petugas kecamatan datang ke rumahnya sebagai ketua RT, dirinya diminta untuk mendata dan menuliskan beberapa keluarga tidak mampu untuk mendapatkan dana kompensasi. Namun pada saat pembagian kartu oleh petugas justru semua warga tak mampu yang pernah didatanya tidak ada satu pun yang menerima. "Kami sudah lapor ke kecamatan maupun kelurahan tapi oleh petugas dijawab yang berhak menentukan bukan kecamatan," katanya.Mulyono kemudian mencontohkan kasus Ny Lasiyem (38) bersama beberapa orang tetangganya yang tak mampu ikut mengadu ke posko. Lasiyem seorang janda dua anak yang masing-masing berumur 14 dan 11 tahun. Dia sehari-harinya bekerja sebagai buruh mencuci itu tidak mendapatkan dana kompensasi. Bahkan ketika hendak meminta dibuatkan kartu keluarga setahun lalu oleh pihak kepala dusun tidak diperbolehkan. "Warga RT kami yang datang ke sini semuanya tak mampu, ada yang tani dan buruh di ladang saja," katanya.Kasus serupa juga dialami oleh Ny Kusmiati (30), warga Pakuncen Wirobrajan. Perempuan yang bersuamikan tukang parkir di Jl HOS Cokroaminoto serta masih mempunyai tanggungan orangtuanya yang sakit-sakitan justru tidak mendapatkan dana kompensasi. Sebaliknya ada beberapa tetangganya yang lebih mampu malah mendapatkannya. "Kami rumah masih mengontrak dan saya sendiri tidak bekerja, hidup dari penghasilan suami saja, tapi tidak terdaftar di kecamatan," kata Kusmiati yang tinggal di bantaran Sungai Winongo Kota Yogyakarta itu.Mencatatkan DiriSaat mengadu mereka diterima oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Bappeda DIY, Ir Astungkoro. Oleh dia, semua warga yang datang diminta untuk mencatatkan diri kepada petugas dengan menyertakan fotokopi KTP. Atas kasus yang menimpa warga Prambanan itu, pihaknya meminta Pemkab Sleman untuk menahan kartu kompensasi yang akan diberikan ke warga Kecamatan Prambanan pada tanggal 11 Oktober mendatang. "Semua akan kita daftar tapi yang menentukan adalah BPS Pusat. Untuk wilayah DIY hanya mendapatkan jatah sekitar 12 ribu keluarga saja," katanya. (nrl/)