DetikNews
Senin 13 Mei 2019, 08:26 WIB

Alumni LBH-YLBHI Serukan yang Kalah Pemilu Tempuh Jalur Konstitusional

Andi Saputra - detikNews
Alumni LBH-YLBHI Serukan yang Kalah Pemilu Tempuh Jalur Konstitusional Abdul Fickar Hadjar (ari/detikcom)
FOKUS BERITA: Kasus Makar Jilid II
Jakarta - Alumnni LBH-YLBHI meminta para kontestan yang kalah pemilu untuk legowo. Bagi yang kalah agar menempuh jalur konstitusional sesuai aturan yang ada.

"Sebagai sistem demokrasi, maka setiap kontestan pemilu sebaiknya siap untuk menerima kekalahan dan bersikap legowo, dan tidak menunjukkan luapan kegembiraan yang berlebihan bagi yang menang, dan akan lebih baik lagi jika bagi pemenang kontestasi pemilu akan lebih menyiapkan diri untuk menerima amanat kedaulatan rakyat dan memastikan tidak korupsi," kata salah satu alumni LBH-YLHBI, Abdul Fickar Hadjar, kepada detikcom, Senin (13/5/2019).


Ikut menandatangani pula alumni yang lain yaitu Nursahbani Katjasungkana, Hermawanto, Uli Parulian Sihombing, Iskandar Sonhaji, Budi Septyanto, Kartika Muji Rahayu, Dadang Trisasongko, Alvon Kurnia Palma dan Siti Aminah.

"Kami juga berharap kepada pihak yang kecewa terhadap pemilu agar menempuh langkah-langkah yang konstitusional, langkah-langkah hukum yang telah kita sepakati dalam penyelesaian setiap pelanggaran, dan sengketa dalam semua tahapan pemilu," ujarnya.

Tindakan penyelesaian di luar sistem pemilu hanya akan mencederai tatanan demokrasi yang sedang kita bangun, untuk lebih maju ke depan, lebih baik dan lebih bermartabat. Namun demikian jika rakyat ingin menyatakan pendapatnya, alumni LBH-YLBHI menilai tak perlu dan tidak tepat diancam sebagai tindakan makar.

Alumni LBH-YLBHI Serukan yang Kalah Pemilu Tempuh Jalur Konstitusional

"Kepada Menkopolhukam, agar tidak menambah keruh dan kacaunya penegakan hukum, maka diharapkan membatalkan pembentukan Tim Asistensi Hukum sebagaimana Keputusan Menkopolhukam No 38 Tahun 2019," ujar alumni LBH-YLHBI lainnya, Hermawanto.

Mereka meminta kepada penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) untuk memastikan bertindak adil, dan tegas serta transparan terhadap semua jenis pelanggaran pemilu dan memastikan suara rakyat sebagai representasi kedaulatan rakyat terlindungi. Tegas dan transparan para penyelenggara pemilu penting dilakukan untuk menghindari prasangka negatif adanya kecurangan dalam proses pemilu.

"Hal ini penting pula untuk memastikan demokrasi kita bukan demokrasi formalistik melainkan demokrasi yang substansial yang diwujudkan dengan berjalannya pemilu yang Jurdil," tutur alumnus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto itu.

Mereka berharap semua pihak akan mengedepankan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, serta melindungi hak-asasi manusia. Sebagai komitmen bersama untuk kemajuan Indonesia yang lebih baik lagi.

"Dan berharap evaluasi menyeluruh sistem pemilu serentak penting untuk dilakukan demi nilai-nilai demokrasi, kerukunan dan kedaimaian kehidupan berbangsa dan bernegara dimasa yang akan datang," pungkas Hermawanto.


Pemilu 2019 Terbanyak Penjarakan Orang Gegara Kasus Makar? Simak Videonya:

[Gambas:Video 20detik]


(asp/aan)
FOKUS BERITA: Kasus Makar Jilid II
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed