Minggu 12 Mei 2019, 19:11 WIB
Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Kalah Lalu Melakukan People Power
Foto: Adhi Indra Prasetya
Jakarta -
Cawapres 01, KH Ma'ruf Amin mengingatkan, agar semua pihak lebih mengutamakan keutuhan negara. Dia mengatakan agar jangan sampai kekalahan justru menjadi pemicu untuk melakukan 'poeple power'. Menurutnya, pada titik inilah yang menjadi tanda kedewasaan dalam berdemokrasi.
"Saya kira, kita lebih baik melihat bahwa keutuhan negara lebih utama. Soal kalah menang itu, artinya itu kita anggap biasa. Karena itu jangan sampai kita kalah, terus melakukan people power. Kapan kita dewasa berdemokrasi kalau tidak kita melakukannya dengan kesadaran, bahwasanya memang tiap lima tahun sesuai konstitusi kita harus melakukan pemilihan presiden dan juga legislatif," kata dia, di Hotel Sari Pacific di Jl MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (12/5/2019).
Ma'ruf menegaskan, bahwa dirinya tak ingin konstentasi Pilpres 2019 dinodai.
"Dan itu jangan kita nodai dengan cara-cara yang bisa merusak keutuhan bangsa," sambungnya.
Dia pun mengingatkan sejumlah pihak agar patuh terhadap semua aturan. Bila ada kecurangan, jelasnya, pihaknya tidak akan keluar dari koridor konstitusi yang berlaku.
"Iya, sesuai dengan aturan kita. Ada mekanisme yang kita tempuh melalui jalur hukum. Melalui bawaslu, melalui MK, jangan di luar aturan, di luar konstitusi," pungkasnya.
Simak Juga "Beda Pendapat BPN dan TKN soal People Power":
(rdp/imk)
"Saya kira, kita lebih baik melihat bahwa keutuhan negara lebih utama. Soal kalah menang itu, artinya itu kita anggap biasa. Karena itu jangan sampai kita kalah, terus melakukan people power. Kapan kita dewasa berdemokrasi kalau tidak kita melakukannya dengan kesadaran, bahwasanya memang tiap lima tahun sesuai konstitusi kita harus melakukan pemilihan presiden dan juga legislatif," kata dia, di Hotel Sari Pacific di Jl MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (12/5/2019).
"Dan itu jangan kita nodai dengan cara-cara yang bisa merusak keutuhan bangsa," sambungnya.
Dia pun mengingatkan sejumlah pihak agar patuh terhadap semua aturan. Bila ada kecurangan, jelasnya, pihaknya tidak akan keluar dari koridor konstitusi yang berlaku.
"Iya, sesuai dengan aturan kita. Ada mekanisme yang kita tempuh melalui jalur hukum. Melalui bawaslu, melalui MK, jangan di luar aturan, di luar konstitusi," pungkasnya.
Simak Juga "Beda Pendapat BPN dan TKN soal People Power":
(rdp/imk)
