Anies: Kita Minta Nasihat KPK Terkait Ambil Alih Pengelolaan Air dari Swasta

Faiq Hidayat - detikNews
Sabtu, 11 Mei 2019 22:37 WIB
Dok.detikcom/Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut pihaknya akan ke KPK meminta nasihat terkait rencana pengambilalihan pengelolaan air dari swasta. Anies ingin memastikan kebijakan DKI sesuai ketentuan hukum.

"Intinya kita ke KPK memang dalam rangka mendapatkan nasihat hukum agar kita bisa melangkah dengan benar supaya pengambilalihan pengelolaan air dari swasta kepada pemerintah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan negara tidak dirugikan serta masyarakat diuntungkan," ujar Anies kepada wartawan usai salat tarawih di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2019).

Anies mengatakan, pengambilalihan pengelolaan air membuat Pemprov DKI bisa berinvestasi untuk penyediaan pipa-pipa saluran air ke masyarakat. Karena itu masukan dari KPK menurut Anies penting untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum.



"Dan kita mengharap pada pihak Palyja khususnya yang selama ini tidak seperti Aetra yang kooperatif untuk kooperatif dan ingat ini tidak lebih tidak bukan untuk kepentingan warga Jakarta dan saya meminta kepada seluruh rakyat untuk ikut memantau," katanya.

KPK sebelumnya menyoroti polemik pengelolaan air oleh swasta di DKI Jakarta. Sebagai tindak lanjut, KPK telah menyurati Anies karena memerlukan penjelasan dari tim evaluasi tata kelola air minum soal pengelolaan air oleh swasta di DKI.




"Kami perlu meminta penjelasan Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum karena KPK sedang mencermati sejumlah aspek dalam pengelolaan air minum di DKI ini dan terdapat risiko klausul perjanjian kerja sama yang tidak berpihak pada kepentingan pemerintah provinsi DKI dan masyarakat pada umumnya," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (10/5).

Menurut KPK, ada sejumlah risiko penyimpangan jika sejumlah hal yang sudah dibahas dalam proses di pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung (MA) tak diperhatikan Pemprov.



(fdn/fdn)