PDIP soal Usulan Kabinet Zaken: Tak Perlu Demarkasi di Proses Rekrutmen

Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setuju dengan usulan pembentukan kabinet zaken jika capres petahana Joko Widodo (Jokowi) terpilih di periode 2019-2024. PDIP mengatakan para pembantu presiden harus kompeten dan mampu bekerja sama dengan baik.

"Bila kabinet zaken diartikan sebagai kabinet yang diisi para ahli, orang-orang dengan kompetensi yang tinggi, tentu setuju. Idealnya memang orang-orang yang duduk adalah orang-orang yang kompeten dan dapat bekerja sebagai 'super-team' yang efektif," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Sabtu (11/5/2019).

Baca juga: Komnas HAM: Kabinet Tak Cukup Diisi Profesional tapi Harus Berani

Hendrawan kemudian bicara asal-usul istilah 'kabinet zaken'. Menurut dia, kabinet itu muncul sebagai pembeda atas kabinet yang diisi figur menteri yang tidak jelas.

"Istilah itu mengemuka untuk membedakan dari kabinet yang coba-coba atau kabinet yang diisi dengan figur yang tidak jelas karena sejumlah pertimbangan yang tak terukur," ujar Hendrawan.

Baca juga: Mengenal Zaken, Kabinet Ahli yang Cuma Berumur Singkat di Era Soekarno

Terlepas dari itu, Hendrawan sepakat dengan Jokowi bahwa orang-orang kompeten juga bisa berasal dari partai politik. Hendrawan menilai tidak perlu ada batasan dalam proses rekrutmen menteri.

"Namun presiden betul, orang yang kompeten itu ada di parpol dan ada di non-parpol. Jadi tidak perlu ada demarkasi dalam proses rekrutmen anggota kabinet. Ada orang parpol yang profesional, ada orang non-parpol yang memiliki perilaku bak politisi," tuturnya.

Baca juga: Dewan Pengarah BPIP Minta Jokowi Bentuk Kabinet Zaken di Periode Kedua

Usulan mengenai pembentukan kabinet zaken ini sebelumnya disampaikan anggota Dewan Pengarah BPIP Ahmad Syafii Maarif. Syafii menerangkan kabinet zaken terdiri dari para ahli dan diperbolehkan dari politikus. Namun, kata Syafii, politikus tersebut ditentukan oleh Jokowi, bukan oleh parpol.

"Kabinet yang terdiri dari orang orang ahli, boleh dari partai, tapi partainya jangan mengusulkan seorang tapi beberapa orang, presiden yang menentukan. Jadi presiden lebih berdaulat. Kalau tidak, kabinet yang lalu ini menurut saya banyak bolongnya," ujar Syafii di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (9/5).



BPIP Minta Jokowi Bentuk Kabinet Zaken:

[Gambas:Video 20detik]

(knv/dwia)