DetikNews
Sabtu 11 Mei 2019, 06:55 WIB

Round-Up

Akankah Koalisi Jokowi Setujui Kabinet Zaken?

Tim detikcom - detikNews
Akankah Koalisi Jokowi Setujui Kabinet Zaken? Jokowi (Foto: Rengga Sancaya)
Jakarta - Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk kabinet zaken jika nantinya terpilih di periode 2019-2024. Akankah koalisi Jokowi setuju kabinet Zaken dibentuk?

Usulan kabinet Zaken ini diungkapkan Anggota Dewan Pengarah BPIP Ahmad Syafii Maarif usai bertemu Jokowi di Istana Negara pada Kamis (9/5) lalu. Syafii menerangkan, kabinet zaken terdiri dari para ahli dan diperbolehkan dari politikus. Namun, kata Syafii, politikus tersebut ditentukan oleh Jokowi, bukan dari parpol.

"Kabinet yang terdiri dari orang orang ahli, boleh dari partai, tapi partainya jangan mengusulkan seorang tapi beberapa orang, presiden yang menentukan. Jadi presiden lebih berdaulat. Kalau tidak, kabinet yang lalu ini menurut saya banyak bolongnya," ujar Syafii di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (9/5).



Selain itu, Syafii menyampaikan supaya bangsa jangan sampai terbelah pasca-Pemilu 2019. Ia tidak ingin bangsa terbelah karena politik.

"Di samping juga harus menjaga, Pemilu kemarin kan bangsa ini terbelah, jadi ada warna merah, ada putih, itu harus diantisipasi. Jangan sampai terbelah oleh poltik, itu sangat berbahaya," kata Syafii.



Pihak Istana mengungkapkan jika Jokowi menyambut positif usul Syafii tersebut.

"Saya kira Bapak Presiden memberikan respons yang positif (usulan BPIP soal kabinet Zaken). Tapi apapun alasannya namanya juga usulan, karena itu menjadi kewenangan presiden, jadi sah-sah saja," ujar Staf Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin saat dihubungi, Kamis (9/5).



Apalagi, kata Ngabalin, usulan itu datang dari Anggota Dewan Pengarah BPIP Ahmad Syafii Maarif. Menurut dia, wajar jika Jokowi menjadikan usulan tersebut sebagai salah satu pertimbangan terbaik.

"Itu usulan, saran, masukan dari orang-orang terbaik, orang-orang yang terpandang,orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas, yang sekelas Pak Syafii Ma'arif itu kan tidak diragukan dari sisi kapasitasnya, kapabilitasnya, intelektualnya, sebagai seorang mantan pemimpin organisasi Islam terbesar di negeri ini tentu saja kan sesuatu yang bagus," katanya.



Namun menurut Staf Khusus Presiden, Johan Budi SP pembentukan kabinet dan penjukan menteri sepenuhnya menjadi hak prerogratif presiden.

"Pembentukan kabinet atau penunjukan menteri sepenuhnya menjadi kewenangan dan hak prerogatif presiden. Meski demikian, dalam menyusun kabinet, presiden tentu akan berdiskusi dengan banyak pihak, selain dengan wapres tentu juga dengan ketua umum partai pendukung," kata Johan saat dihubungi, Jumat (10/5).

Johan Budi pun menegaskan, masukan dari para tokoh seperti dari Anggota Dewan Pengarah BPIP Ahmad Syafii Maarif tentunya jadi masukan untuk Jokowi.

"Tentu semua usulan apalagi dari seorang tokoh akan jadi masukan bagi pak presiden. Namun demikian dalam pembentukan kabinet atau penunjukan menteri, biasanya presiden akan berdiskusi dengan banyak pihak, selain dengan wapres tentu juga dengan ketua umum partai pendukung," ungkapnya.



Sementara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyambut positif usulan pembentukan kabinet zaken. TKN 100 persen setuju kabinet zaken dibentuk.

"Setuju 100 persen. Kami sejalan dengan pendapat Wanrah BPIP Kiai Syafii Maarif terbentuknya zaken kabinet dan memegang prinsip presidential prerogative rights," kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate, kepada wartawan, Kamis (9/5).



Johnny, yang merupakan Sekjen NasDem, pun berbicara soal kesiapan kader partainya membantu Jokowi. Menurut dia, banyak kader NasDem yang memiliki kecakapan untuk masuk ke jajaran kabinet.

"Ada banyak kader NasDem yang loyal dan kompeten yang jika dibutuhkan oleh presiden terpilih nanti akan selalu siap mengabdi penuh waktu sebagai pembantu presiden," ucap Johnny.

Sementara itu, juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily berbicara soal hak prerogatif presiden dalam pembentukan kabinet. Ia tak secara gamblang menyatakan setuju soal kabinet zaken.

Ace berpandangan banyak politisi yang memiliki kemampuan profesional sesuai dengan bidangnya. Menurut politikus Golkar itu, peran parpol patut dipertimbangkan dalam menjalankan pemerintahan.

"Soal zaken kabinet, kami berpandangan bahwa dari kalangan politisi atau partai politik juga banyak yang memiliki kompetensi dan profesionalitas sesuai dengan bidangnya," kata Ace.

"Bagi kami, peran partai politik juga penting untuk dipertimbangkan sebagai pilar utama dalam memberikan dukungan bagi pemerintahan yang efektif," imbuh dia.



BPIP Minta Jokowi Bentuk Kabinet Zaken:

[Gambas:Video 20detik]


(nvl/knv)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed