DetikNews
Jumat 10 Mei 2019, 15:48 WIB

Orasi di Bawaslu, BPN: Pesan Pak Prabowo Kita Tetap di Koridor Hukum

Indra Komara - detikNews
Orasi di Bawaslu, BPN: Pesan Pak Prabowo Kita Tetap di Koridor Hukum Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi, Sufmi Dasco Ahmad, di mobil komando pendemo di Bawaslu, Jumat (10/5/2019). (Indra Komara/detikcom)
Jakarta - BPN Prabowo-Sandiaga menegaskan pengawalan pengungkapan dugaan kecurangan Pemilu 2019 tetap lewat jalur hukum. BPN hari ini melaporkan temuan dugaan kecurangan pilpres untuk ditindaklanjuti Bawaslu.

"Sesuai dengan pesan Pak Prabowo bahwa sedikit apa pun celah hukum harus kita gunakan untuk mengungkap dugaan kecurangan yang terjadi pada pilpres ini. Untuk itu, sebelum ke sini (melaporkan dugaan kecurangan), Pak Prabowo berpesan sampaikan salam, kita akan tetap pada koridor hukum. Kita akan manfaatkan celah hukum dan kita akan buktikan pendukung Prabowo bukan yang anarki," kata Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi, Sufmi Dasco Ahmad, saat berorasi di mobil komando pendemo di depan gedung Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019).

Pelaporan BPN atas dugaan kecurangan Pemilu disertai temuan-temuan sudah disampaikan ke Bawaslu sebelum aksi demo. Pelaporan dilakukan Sufmi Dasco, Ketua BPN Prabowo-Sandi, serta caleg DPR RI dari PAN Ahmad Hanafi Rais.





"Jadi pada hari ini, kami sudah masukkan laporan dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, masif. Masih ada 4 laporan lagi. Kita buktikan pada pihak yang selalu ingin fitnah bahwa 02 barisan yang bertindak anarkis, itu tidak betul. Kita akan lewati prosedur hukum hingga terbukti," tegas Sufmi Dasco.



Sebelumnya, sejumlah orang berorasi, termasuk Habib Hanif Alatas. Habib Hanif Alatas mengatakan kedatangan massa ke Bawaslu untuk mengawal BPN yang melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2019 serta menuntut paslon 01 didiskualifikasi.

"Jadi jangan salah paham, kita bukan sedang ingin menggulingkan pemerintah, tapi kita kawal presiden yang terindikasi (dugaan kecurangan) terstruktur, sistematis, dan masif. Maka wajib untuk diproses karena ini merusak demokrasi kita merampas kedaulatan rakyat," ujarnya.


Simak Juga 'Dikawal Polisi, Massa Pendemo KPU-Bawaslu Long March dari Istiqlal':

[Gambas:Video 20detik]


(fdn/imk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed