Sidang Bawaslu, Saksi Ahli BPN Sebut Situng KPU Tidak Informatif

Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menghadirkan saksi ahli dalam sidang lanjutan soal aduannya terkait kecurangan dalam sistem informasi penghitungan suara (Situng) KPU. Situng dinilai tidak informatif karena tidak menyajikan data yang lengkap.

"Kalau bahasa saya bukan tidak layak, tapi kurang lengkap," ujar saksi ahli BPN Khairul Anas, dalam sidang di Bawaslu RI, Jl Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2019).

Ketidaklengkapan itu, menurut Khairul, terjadi karena tidak adanya standard operating procedure (SOP) atau mekanisme situng berjalan. Seharusnya KPU memberikan keterangan tersebut agar masyarakat mengetahui proses situng.

Baca juga: Bawaslu Minta KPU Hadirkan Saksi yang Kompeten Terkait Situng

"Setiap aplikasi atau sistem informasi itu saya kira harus ada SOP, jadi sistem operasional prosedur yang digunakan seharusnya itu sama-sama dipahami oleh semua kontestan dan penyelenggara dalam penerapan situng ini," katanya.

"Karena dalam hal penggunaan pengaplikasian situng ini. Jadi jelas. Jika terjadi hal-hal seperti ini akan diapakan, seorang programmer atau developer seharusnya sudah menganalisa hal seperti ini dari awal," lanjutnya.

Baca juga: Saksi BPN Temukan Kejanggalan, Ada Nama Buah-buahan di Formulir C1

Selain itu, Khairul menyebut dalam situng tidak ada laman aduan bagi masyarakat. Laman aduan dinilainya sangat penting ditampilkan agar masyarakat dapat memantau pergerakan situng.

"Seperti yang tadi saya sarankan diberi halaman tiket (halaman melapor) agar masyarakat untuk bisa melapor. Karena itu kan hak masyarakat untuk melapor, termasuk peran aktif dari paslon sendiri. Jadi ada laporan misalnya ada menurut sistem itu janggal, itu seharusnya ada tembusan supaya diperiksa sama-sama," paparnya.


Simak Juga Update Real Count Pilpres 2019!

[Gambas:Video 20detik]

(eva/fdn)