Kamis 09 Mei 2019, 10:36 WIB
Tiga Guide Tak Bersertifikat di Bali Dihukum Denda Rp 25 Juta
Ilustrasi (dok.detikcom)
Gianyar -
Pengadilan Negeri (PN) Gianyar, Bali, menjatuhkan pidana denda Rp 25 juta kepada tiga pramuwisata ilegal. Mereka ditangkap Sapol PP Bali karena memandu para wisatawan, padahal mereka tidak memiliki sertifikat.
"Menyatakan terdakwa Nicky, terdakwa Soepowi, dan terdakwa Jonson telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki KTTP untuk melaksanakan tugas kepemanduan wisata. Menghukum masing-masing para terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 25 juta dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama tiga bulan," kata hakim tunggal PN Gianyar, Wawan Edi Prastiyo, dalam sidang di PN Gianyar, Kamis (9/5/2019).
Para terdakwa diajukan di persidangan tipiring PN Gianyar oleh Satpol PP Provinsi Bali. Sebab, pada Senin (22/4), para terdakwa memandu wisatawan asing China di objek wisata Pura Batuan tanpa memiliki kartu tanda pengenal pramuwisata (KTPP). Perbuatan para terdakwa melanggar Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata.
Para terdakwa diperiksa oleh Tim Gabungan Penegakan Perda Provinsi Bali. Atas putusan hakim tersebut, ketiga terdakwa memilih menerima dan membayar pidana denda.
"Sebagaimana amanat dari Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata telah menandaskan jika pramuwisata merupakan salah satu komponen penting dalam jasa pariwisata yang sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan dan citra pariwisata secara keseluruhan. Sehingga dalam rangka penertiban pramuwisata harus mempunyai kompetensi sesuai standar kompetensi agar dalam pengembangan etika dan pelaksanaan fungsi pramuwisata dapat mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal untuk melestarikan pariwisata budaya Bali. Penjatuhan denda yang tinggi bagi pramuwisata ilegal untuk memberikan efek jera dan mencegah citra buruk pariwisata di Bali," kata Wawan seusai sidang.
(asp/rvk)
"Menyatakan terdakwa Nicky, terdakwa Soepowi, dan terdakwa Jonson telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki KTTP untuk melaksanakan tugas kepemanduan wisata. Menghukum masing-masing para terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 25 juta dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama tiga bulan," kata hakim tunggal PN Gianyar, Wawan Edi Prastiyo, dalam sidang di PN Gianyar, Kamis (9/5/2019).
Para terdakwa diajukan di persidangan tipiring PN Gianyar oleh Satpol PP Provinsi Bali. Sebab, pada Senin (22/4), para terdakwa memandu wisatawan asing China di objek wisata Pura Batuan tanpa memiliki kartu tanda pengenal pramuwisata (KTPP). Perbuatan para terdakwa melanggar Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata.
 Foto: Sidang guide ilegal (ist.) |
"Sebagaimana amanat dari Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata telah menandaskan jika pramuwisata merupakan salah satu komponen penting dalam jasa pariwisata yang sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan dan citra pariwisata secara keseluruhan. Sehingga dalam rangka penertiban pramuwisata harus mempunyai kompetensi sesuai standar kompetensi agar dalam pengembangan etika dan pelaksanaan fungsi pramuwisata dapat mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal untuk melestarikan pariwisata budaya Bali. Penjatuhan denda yang tinggi bagi pramuwisata ilegal untuk memberikan efek jera dan mencegah citra buruk pariwisata di Bali," kata Wawan seusai sidang.
(asp/rvk)
