MoU GAM-RI Wujud Reformasi

Jakarta - Langkah pemerintah menandatangani MoU Helsinki dengan GAM dinilai tepat. Pasalnya langkah itu sesuai dengan semangat reformasi, meski ada yang menganggap berlebihan.Demikian disampaikan oleh Forum Perjuangan Keadilan Rakyat Aceh (FOPKRA) dalam keterangan persnya di Jakarta Media Center (JMC), Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (3/10/2005).Pernyataan ini disampaikan oleh FOPKRA untuk menanggapi sikap dari Gerakan Nusantara Bangkit dan Bersatu (GNBB) yang dimotori oleh Gus Dur, Megawati, Try Sutrisno, Hariman Siregar, dan sejumlah tokoh sepuh lainnya."Adalah tidak tepat karena MoU itu merupakan langkah reformasi dan pengaktualisasikan makna reformasi secara terarah untuk mempertahankan NKRI," kata Ketua FOPKRA Fazloen Hasan sambil menambahkan GNBB lah yang memposisikan dirinya dalam kerangka reformasi yang berlebihan.Menyangkut sinyalemen MoU GAM-RI di Helsinki akan mengganggu integritas NKRI karena telah diselesaikan melalui cara damai dan demokratis dalam kerangka otonomi khusus, menurut FOPKRA pemerintahan yang dahulu belum mampu menjawab dan menuntaskan persoalan Aceh sehingga apa yang dilakukan pemerintahan SBY ini adalah hal yang tepat untuk menuntaskan masalah aceh. MoU itu juga tidak melanggar UUD 1945. Pendapat yang menyatakan MoU GAM-RI akan menyakitkan mayoritas warga Aceh tidaklah tepat, sebab sebelum penandatanganan MoU tersebut seluruh rakyat Aceh telah berdoa agar kesepakatan damai berjalan sesuai rencana dan perdamaian tercapai."Kami sebagai wakil dari elemen masyarakat Aceh ingin mengajak masyarakat untuk memandang MoU ini akhir dari segalanya agar rakyat Aceh dapat menyambut perdamaian sepenuhnya dari hikmah besar sejak bencana tsunami," ujar Fazloen Hasan. (san/)