DetikNews
Rabu 08 Mei 2019, 16:59 WIB

Ketua DPR Nilai Usulan Pembentukan Pansus Pemilu Prematur

Tsarina Maharani - detikNews
Ketua DPR Nilai Usulan Pembentukan Pansus Pemilu Prematur Ilustrasi Rapat Paripurna DPR (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Rapat paripurna DPR hari ini dihujani interupsi soal pembentukan panitia khusus (pansus) pemilu untuk menyelidiki kejanggalan yang terjadi di Pemilu 2019. Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai usul itu terlalu dini.

"Masih prematur kita bicara soal hak angket. Karena tanggal 22 (Mei) ini kan pilpresnya atau hasil belum diumumkan. Jadi masih prematur kalau kita langsung tancap gas," kata Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Lagi pula, kata dia, pembentukan pansus juga tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada mekanisme yang mesti diikuti.


"Ada mekanisme yang disediakan oleh undang-undang dan aturan yang ada di DPR. Jadi harus melalui mekanisme. Pengalaman kita berbagi semangat daripada hak angket segala macam, akhirnya kandas juga karena tidak ada yang mendukung," sebut Bamsoet.

Kendati demikian, dia tak menampik gelaran Pemilu 2019 perlu dievaluasi. Bamsoet menyoal penyelenggaraan yang digelar serentak dan sistem pemilihan yang dinilai tak efisien. Dia mendorong penggunaan sistem pemilihan elektronik (e-voting).

"Yang patut dipertimbangkan kita semua adalah yang pertama, pemilu yang ada dalam memisahkan pemilu presiden dengan pemilu legislatif," tuturnya.


"Kedua, kita akan mempertimbangkan dan patut untuk dipertimbangkan melakukan sistem e-voting," imbuh Bamsoet.

Selain itu, Bamsoet berharap proses rekrutmen petugas KPPS dilakukan lebih baik. "Ketiga, sistem rekrutment harus lebih tajam lagi dan lebih teliti lagi dari sisi umur, riwayat kesehatan, dan pendidikan," kata dia.

Interupsi usulan pembentukan pansus pemilu itu dilontarkan anggota Fraksi PKS, Ledia Hanifa dalam rapat paripurna DPR, siang tadi. Pernyataan Ledia didukung anggota Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo.

"Dalam hal ini F-PKS mengajak untuk membentuk pansus terkait penyelenggaraan pemilu," kata Ledia.


"Kami dari Fraksi Gerindra setuju dengan kita segera membentuk pansus pemilu di mana sangat dibutuhkan, kalau perlu adanya investigasi hal-hal seperti kecurangan dan kecelakaan yang terjadi di Pemilu saat ini," sahut Bambang kemudian.

Namun penolakan datang dari fraksi partai koalisi pemerintah. Salah satunya NasDem, yang menyatakan pansus pemilu saat ini belum diperlukan.

"Saya menolak pembentukan tim pansus pemilu sebelum hasil pemilu yang resmi ini keluar dari KPU. Kita boleh mengawasi, tapi kita tidak boleh men-judge KPU dengan hal-hal negatif," kata Ketua Fraksi NasDem, Johnny G Plate.
(dnu/dnu)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed