DetikNews
Senin 06 Mei 2019, 13:03 WIB

Calon Ibu Kota Baru: Lokasi di Tengah, Dekat Pantai, Minim Konflik

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Calon Ibu Kota Baru: Lokasi di Tengah, Dekat Pantai, Minim Konflik Bambang Brodjonegoro (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan kriteria ibu kota baru untuk Indonesia. Kriteria yang dimaksud Bambang dari segi kesiapan infrastruktur dan ketersediaan sumber daya alam.

Hal tersebut disampaikan Bambang dalam diskusi bertajuk 'Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara' di Kantor Staf Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019). Kriteria pertama, menurut Bambang, adalah lokasi yang strategis secara geografis.

"Karena kita lokasinya strategis secara geografis. Indonesia wilayah yang sangat luas. Dari barat ke timur kalau di Eropa itu dari London sampai ke Turki, kalau di Amerika itu dari LA sampai New York. Jadi, dengan wilayah yang lebar, maka kita melihat wilayah ideal adalah yang di tengah," ujar Bambang.


Bambang juga menginginkan agar lokasi baru nanti minim pembebasan lahan. Selain itu, lokasi baru harus bebas dari bencana.

"Tersedia sumber daya air yang cukup, ini sangat penting. Dan kami juga ingin menciptakan efisiensi. Wilayah ibu kota baru ini dekat dengan wilayah yang existing secara ekonomi. Tidak usah membangun bandara baru, dan akses jalannya relatif sudah tersedia," jelasnya.

Bambang menjelaskan kriteria lokasi ibu kota baru perlu dekat dengan laut, soalnya negara ini adalah negara maritim. Keterjangkauan dengan laut perlu menjadi pertimbangan.

"Lokasinya kami harapkan tidak terlalu jauh dari pantai. Indonesia negara maritim artinya konektivitas laut itu penting," kata Bambang.


Dalam aspek pertahanan, kriteria yang perlu ada pada calon ibu kota baru adalah tingkat konflik sosial yang minimal. Konflik sosial yang dimaksud adalah yang terjadi antara warga lokal dan pendatang.

"Harus juga bisa menjaga agar potensi konflik sosial itu rendah. Masih punya budaya terhadap para pendatang," kata Bambang.

Bambang menjelaskan, ibu kota nanti punya konsep 'smart, green, and beautiful city' atau 'kota yang pintar, hijau, dan indah'. Kota dengan konsep seperti itu bakal meningkatkan daya saing ibu kota secara regional ataupun internasional.

Terkait dengan pemindahan ibu kota ini, Bambang menyebut perlu ada dukungan politik yang kuat dalam bentuk undang-undang. Peraturan yang ada sekarang masih menetapkan Daerah Khusus Ibu Kota untuk Jakarta.

"Jadi dari awal, nantinya harus ada dukungan politik dari bentuk perundang-undangan. Kan sekarang DKI dasarnya Jakarta, jadi ibu kota ada UU DKI-nya," ucap Bambang.


Lebih lanjut, Bambang menuturkan penyusunan undang-undang baru menjadi bagian dari penyiapan awal rencana pemindahan ibu kota. Pemerintah, menurut Bambang, akan berkoordinasi dengan DPR terkait hal ini.

"DPR sifatnya pasti konsultatif, tapi nantinya harus ada persetujuan undang-undang. Kan ada undang-undang daerah khusus ibu kota, ada," ungkapnya.
(azr/dnu)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed