.webp)
Partai Demokrat saat ini tengah berada di dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bersama Partai Gerindra, PAN dan PKS. Untuk diketahui, hasil sementara pemilihan presiden versi hitung cepat mengunggulkan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.
Demokrat makin jadi perhatian setelah Komandan Kogasma Pemenangan Pemilu mereka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bertemu Jokowi atas undangan sang presiden petahana. Meski PD menyatakan undangan itu bersifat pribadi dan tak melibatkan partai, beberapa pihak, termasuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, terus berbicara soal peluang partai biru berlambang mirip logo Mercy itu menjadi bagian pemerintah 2019-2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wasekjen PD Andi Arief menyatakan koalisi di politik bukan berupa fusi. Menurutnya, koalisi itu teknis sehingga komunikasi politik kepada siapapun merupakan hak PD.
"Koalisi itu bukan fusi. Jadi tidak ada partai melebur dalam koalisi. Karena koalisi itu disebut koalisi taktis. Karena taktis, maka setiap partai punya hak otonom. Punya kedaulatan dan punya hak menentukan nasib sendiri," ujar Andi Arief dalam keterangannya, Minggu (5/5/2019).
Andi Arief mengatakan komunikasi politik merupakan hak partai yang berdasar prinsip otonom yang dijelaskannya di atas dan Demokrat, kata dia, berhak melakukannya. Meski demikian, Andi Arief mengatakan Demokrat tak akan mendahului hal-hal strategis dalam koalisi mereka saat ini.
"Jadi membangun komunikasi politik itu hak Partai Demokrat. Namun kewajiban Partai Demokrat adalah tidak mendahului hal yang strategis dalam koalisi. Karena itu, sikap Partai Demokrat dalam koalisi BPN adalah menunggu hasil perjuangan bersama memenangkan Pak Prabowo pada tanggal 22 Mei ini," sebut Andi Arief.
Lantas, bagaimana sikap koalisi pro-Prabowo? Partai Gerindra mengingatkan Demokrat soal etika berpolitik.
Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, menyebut tak akan melarang Demokrat jika ingin membangun komunikasi dengan Jokowi. Namun, sekali lagi Andre mengingatkan soal etika.
"Menanggapi pernyataan Bang Andi Arief bahwa Demokrat berhak membangun komunikasi politik tentu kami hormati dan tentunya kami juga tidak akan melarang-melarang kalau pihak Demokrat ingin membangun komunikasi dengan pihak sebelah karena itu merupakan haknya teman-teman Demokrat," kata Andre.
"Partai Gerindra tidak akan memaksa-maksa parpol-parpol dalam Koalisi Adil dan Makmur untuk tetap bertahan dalam koalisi. Kami tidak akan meminta-minta juga agar parpol tertentu untuk terus bertahan. Karena berkoalisi tentu harus punya rasa kebersamaan dan semangat perjuangan yang sama," imbuh dia.
Andre lalu memerinci maksud etika politik yang menurutnya harus dijunjung Demokrat. Andre meminta Demokrat berkomunikasi dengan koalisi saat ini, yaitu Koalisi Indonesia Adil Makmur. Dia lantas mengungkit suatu peribahasa.
"Kalau ada yang ingin pindah itu hak mereka. Tapi dalam etika politik tentu harus ada komunikasi terdahulu kepada koalisi. Sesuai dengan peribahasa, 'Datang Tampak Muka, Pulang Tampak Punggung'. Kita memulai dengan baik-baik tentu mengakhiri dengan baik-baik pula," ucap Andre.
Andre tak ingin berspekulasi dengan sikap politik Partai Demokrat, terlebih setelah pertemuan Jokowi dan AHY. Bagi Andre, fokus mereka saat ini adalah mengawal C1, rekapitulasi berjenjang dari kecamatan sampai nasional dan juga mengumpulkan seluruh bukti dugaan kecurangan pemilu.
Halaman 2 dari 2
