DetikNews
Jumat 03 Mei 2019, 00:07 WIB

Ketum Muhammadiyah Dorong Rekonsiliasi Sosial Politik Pascapilpres

Muhammad Aminudin - detikNews
Ketum Muhammadiyah Dorong Rekonsiliasi Sosial Politik Pascapilpres Haedar Nashir (Muhammad Aminuddin/detikcom)
Malang - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai perlunya rekonsiliasi sosial dan politik pascapemilu. Warga Muhammadiyah diharapkan bisa menciptakan suasana yang damai serta kembali menjalani kehidupan yang produktif.

"Perlunya rekonsiliasi sosial dan politik. Warga Muhammadiyah harus uswah hasanah menyikapi hasil pemilu," kata Haedar kepada wartawan setelah mengisi tablig akbar menjelang Ramadan di Masjid Ar-Fachruddin kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jalan Landungsari, Kota Malang, Kamis (2/5/2019) malam.


Haedar menjabarkan, rekonsiliasi sosial yang dimaksud ialah masyarakat bisa kembali guyub rukun karena merupakan cerminan budaya bangsa Indonesia.

"Jangan sampai pemilu yang sudah membelah pilihan masyarakat terus berkelanjutan membelah umat dan bangsa Indonesia. Maka itu kita imbau perlu ada rekonsiliasi secara sosial demi mengembalikan masyarakat yang guyub rukun pascapemilu," ujar Haedar.

Sementara itu, rekonsiliasi politik, kata Haedar, diwujudkan dengan masing-masing kandidat yang maju dalam pilpres kemarin bisa menerima realitas yang ada.

"Bagi yang menang jangan jemawa, tapi juga yang kalah jangan marah dan kemudian tidak menerima realitas. Jadi satu sama lain harus melakukan rekonsiliasi politik selain rekonsiliasi sosial," sambung Haedar.

Menurut dia, Muhammadiyah telah mengeluarkan pernyataan dan sikap resmi setelah berlangsungnya pemilu serentak pada 17 April lalu.


Poin pertama yang diserukan adalah masing-masing pihak menunggu pengumuman hasil rekapitulasi oleh KPU, yang bakal digelar 22 Mei mendatang.

"Dan nantinya bisa menerima hasil sebagai keputusan konstitusional. Poin kedua, bila ada perbedaan, perselisihan dan apa yang dianggap kesalahan mungkin juga kecurangan, selesaikan secara konstitusional, yakni dibawa ke Bawaslu atau MK (Mahkamah Konstitusi)," tegas Haedar.

Mekanisme secara konstitusional itu, lanjut Haedar, sudah sepatutnya ditaati karena tidak ada jalan lainnya.

"Karena itulah yang diberikan oleh konstitusi, yang semua partai politik yang mengeluarkan legislasi soal itu. Jadi semua harus menaatinya, karena tidak ada jalan lain," ucap Haedar.


Dia mengatakan masyarakat maupun elite politik sudah sepatutnya semakin matang dan dewasa dengan mengedepankan keadaban berpolitik dan berdemokrasi.

"Terlalu mahal jika pemilu kita korbankan hanya karena proses tertentu. Bagi warga Muhammadiyah, agar uswah hasanah dalam menyikapi hasil pemilu, lebih-lebih di bulan Ramadan, kita manfaatkan untuk menciptakan ukhuwah, mengedepankan akhlakul karimah, serta menciptakan suasana damai dan kembali menjalani kehidupan yang produktif, karena bangsa Indonesia ini juga tantangannya besar," tutup Haedar.


Simak Juga video Zulhas soal Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo: Bagus Kalau Bisa

[Gambas:Video 20detik]


(bdh/gbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed