Jadi Presiden DK PBB, Ini Sejumlah Isu yang akan Diangkat Indonesia

Jakarta - Indonesia resmi menjabat Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama bulan Mei 2019. Kesempatan ini akan dimanfaatkan RI untuk mengangkat isu global, salah satunya perdamaian Palestina.

"Kita diberi kesempatan sebagai Presiden DK untuk mengangkat isu-tema tertentu apa yang ingin kita angkat sebagai tema umum kita selama presidensi satu bulan. Tema utama itu akan dijadikan dasar untuk berbagai signature event," kata Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Febrian Alphyanto Ruddyard.

Baca juga: Indonesia Bagikan Pengalaman Demokrasi ke Ethiopia

Pernyataan tersebut disampaikan Febrian dalam press briefing di Kantin Diplomasi, kantor Kemlu, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019). Hadir juga Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kemlu Grata Endah Werdaningtyas.

Febrian menjabarkan langkah-langkah awal yang akan dilakukan RI dalam forum DK PBB. Pertama, kata Febrian, tema yang akan diangkat adalah Peace Keeping Operation (PKO).

Sebagai negara yang ditunjuk sebagai Presiden DK PBB, Indonesia memiliki wewenang mengatur metode kerja yang efektif dan efisien dalam rangka mengumpulkan kesepakatan isu-isu yang akan diangkat.

"Karena problem di DK adalah bagaimana bisa mencapai kesepakatan. Itu problem utama di tengah derasnya kecenderungan unilateralism di dunia ini. Ini merupakan tantangan bagi diplomasi multilateral Indonesia. Bagaimana kita dipaksa untuk bisa meng-cultivate atau memupuk rasa partnership di antara negara-negara DK. Ini tidak mudah. Perlunya kerja yang sangat terukur dan terarah antara NY, Jakarta, dan perwakilan kita di negara-negara anggota DK," jelas Febrian.

Baca juga: Menlu: Semua Negara Harus Menentang Perampasan Wilayah Palestina

Febrian menuturkan, PKO ini nantinya memiliki tema besar, yakni 'Investing in Peace'. Dalam forum DK PB ini, akan ada open debate yang berlangsung sejak 7 Mei dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi. Indonesia sudah mengirim 3.080 personel yang akan terlibat.

"Kita saat ini sudah mengirim 3.080 personel dan kita merupakan peringkat ke-8 dari 124 negara. Women peace keeper kita juga pada saat ini mencapai titik tertinggi, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, yaitu mencapai 106. Dan kekuatan inilah yang sebetulnya menjadi credentials Indonesia yang ingin kita sampaikan ke dunia," kata Febrian.

"Yang kedua, akan ada open debate, akan ada debat lagi, di DK pada tanggal 23 Mei dengan mengambil tema 'Protection of Civilian in Arm Conflict'. Debat ini akan dipimpin kembali oleh Ibu Menlu dan juga terbuka untuk semua anggota PBB. Dalam kegiatan ini, kita bekerja sama dengan UN OCHA," imbuhnya.

Tema tersebut dirasa perlu diangkat untuk melindungi masyarakat yang tinggal di daerah konflik.

"Karena sangat menyedihkan apabila yang namanya PKO, peace keeping mission datang di suatu tempat bisa hanya melakukan tanpa ada pertimbangan mengenai protecting civilian. Jadi isu ini sudah dibahas sekitar 20 tahun," kata Febrian.

Baca juga: Menlu akan Hadiri Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa

Isu ketiga yang diangkat adalah formula perdamaian Palestina yang memang menjadi prioritas RI di forum DK PBB. Febrian menjelaskan terpilihnya RI sebagai Presiden DK PBB akan memudahkan dalam menginisiasi diskusi soal Palestina.

"Untuk saat ini kita ambil memang sangat tepat kalau kita angkat isu Palestina, khususnya isu mengenai illegal settlement oleh Israel, yang menjarah tanah rakyat Palestina. Ini isu yang sensitif. Artinya, ada resolusi DK 2334 tahun 2016 sebelum Presiden Obama turun. Ini salah satu dari sedikit zaman-zaman sudah ke belakang, ini di mana Amerika tidak memveto isu mengenai Palestina, setelah itu dia nggak mau lagi, setelah itu nggak lagi. This is the last one," jelasnya.

Kegiatan keempat yang bakal digelar adalah membuat pameran foto dengan tema yang sama, yakni 'Investing in Peace', di markas besar PBB pada 6-17 Mei 2019. Pameran ini akan memperlihatkan kontribusi Indonesia dalam perdamaian dan kesejahteraan dunia. Adapun kegiatan resepsi diplomatik dan pertunjukan budaya RI pada tanggal 31 Mei.

"Investing in peace ini masuknya investasi di bidang perdamaian, investasi di mana meningkatkan perempuan dalam perdamaian dan keamanan, dan investasi di dalam masalah mengedepankan social development sebagai salah satu upaya untuk memastikan bahwa konflik itu tidak berulang lagi, ada sustaining peace," ungkap Febrian. (idn/hri)