"(Laporkan) ke Bawaslu aja dulu, jangan ke ulama, korelasinya apa gitu? Kalau ulama itu kan lebih ke urusan-urusan yang bersifat keagamaan, syariat ya," ujar Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Irfan Pulungan, di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2019).
Irfan mempertanyakan urgensi pembahasan kecurangan pemilu dalam Ijtimak Ulama III. Menurutnya, semua hal terkait pemilu sudah diatur oleh undang-undang.
"Masalah pemilu ini kan sudah ada aparat yang berwenang untuk itu, sesuai dengan ketentuan undang-undang kan. Untuk pengawasan ada Bawaslu, masalah kode etik penyelenggara, ada DKPP, pelaksanaan pemilu ada KPU, konteksnya apa ke Ijtimak Ulama?" ujarnya.
Baca juga: TKN: Ijtimak Ulama III Sesatkan Umat! |
Sementara di tempat terpisah, Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding tak mempermasalahkan Ijtimak Ulama III digelar. Namun Karding mengingatkan pentingnya data yang valid saat membuktikan kecurangan.
"Silakan dibahas, kecurangan perlu dibahas, tetapi sertakan data. Saya yang antar, kalau perlu saya di depan, tapi tolong sertakan dengan data, jangan hanya framing, jangan hanya asal omong, nggak boleh, karena ini menyangkut penyelenggara pemilu," ujarnya di Epiwalk Epicentrum, Kuningan, pada Rabu (1/5). (nvl/nvl)
