Setujui Pemindahan Ibu Kota, Ketua DPRD: Jakarta Jadi Kota Ekonomi

Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyetujui wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia ke luar Pulau Jawa. Bagi Prasetio, Jakarta bisa menjadi kota ekonomi di luar pusat pemerintahan.

"Urgen-nggak urgen, tergantung kepentingan. Tapi menurut saya, saya akan sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Presiden," ucap Pras, panggilan akrab Prasetio, kepada wartawan di rumah dinas Ketua DPRD Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Baca juga: Dukung Ibu Kota RI Pindah, PSI: Jakarta Sudah Tak Layak

Menurut Pras, wacana pemindahan ibu kota negara sudah ada sejak lama. Bahkan wacana itu sudah dipertimbangkan sejak Presiden pertama Indonesia Sukarno.

"Itu kan cerita Bung Karno. Jakarta harus jadi kota bisnis. Bukan apa-apa, dulu Bung Karno di Palangka Raya, istilahnya di sana masih daerah perawan, baik, dan konsentrasi pemerintah, manajemen pemerintah," kata Ketua DPD PDIP DKI Jakarta.

Baca juga: Kalimantan Jadi Kandidat Ibu Kota, BNPB: Aman dari Bencana

Pras mengatakan Jakarta bisa menjadi pusat ekonomi Indonesia. Jakarta, menurut Pras, bisa mencontoh negara lain yang melakukan pemindahan ibu kota.

"Mungkin ke sana tujuannya, dan Jakarta jadi kota ekonomi. Seperti Washington dan apa... istilah Amerika. Clear itu, nggak tahu bagaimana akhirnya," kata Pras.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan Presiden Jokowi sudah memutuskan memindahkan ibu kota Indonesia ke luar Pulau Jawa. Bambang menjelaskan hasil kajian Bappenas menyimpulkan ada tiga kriteria pemindahan ibu kota.

Pertama, tetap di DKI Jakarta dengan membangun khusus kantor pemerintahan di seputar Monas. Kedua, memindahkan ibu kota ke daerah pinggiran Jakarta dengan radius jarak sekitar 60 kilometer. Ketiga, memindahkan ke luar Pulau Jawa.

"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini, dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas (rapat terbatas) berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara desain, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri," kata Bambang di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4)

Presiden Jokowi ingin agar ibu kota negara dipindahkan di luar Pulau Jawa. Sebelum memutuskan, Jokowi berbicara tentang kondisi di Pulau Jawa yang dinilai kurang tepat untuk dijadikan ibu kota negara, salah satunya di Jakarta.

Jokowi mengatakan jumlah penduduk di Pulau Jawa lebih dari separuh total jumlah penduduk di Indonesia, yakni 57 persen. Bukan hanya itu, Jokowi membahas soal kemacetan di kota-kota besar di Indonesia. (aik/knv)