Penyelengaraan Makan Korban, DPD RI Ingin UU Pemilu Dikaji Ulang

Moch Prima Fauzi - detikNews
Selasa, 30 Apr 2019 20:07 WIB
Foto: Dok. DPD RI
Jakarta - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono berharap seluruh elemen masyarakat dapat menahan diri dan berkomitmen mewujudkan pemilu yang kondusif dan damai. Meski terjadi berbagai persoalan dalam pelaksanaan pemilu, ia mengajak semua pihak agar menghormati instrumen-instrumen hukum dan konstitusi di Indonesia.

"Euforia saling klaim menang dari masing-masing calon dimaknai sebagai sesuatu yang wajar dan hendaknya tidak mengganggu stabilitas politik, ekonomi dan keamanan di dalam negeri," ucapnya dalam Sidang Paripurna ke-12 DPD RI dalam keterangan tertulis, Selasa (30/4/2018).

Selain itu Nono menjelaskan, dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019, DPD RI menganggap bahwa UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dikaji ulang, mengingat banyak persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu, salah satunya adalah adanya korban jiwa. Anggota KPPS yang menjadi korban sebanyak 318 orang, dan ribuan anggota KPPS dilaporkan sakit setelah bertugas melakukan pemungutan suara.

"Kami ikut prihatin dan bela sungkawa terhadap korban yang sudah mencapai di angka 300. Saya kira ini bukan hanya merupakan catatan bagi kita semua bahwa pemilu kali ini menelan korban yang luar biasa. Oleh karena itu ke depan memerlukan kajian kita bersama, semua pihak merasakan hal itu, dan perlu ada perbaikan dan penyempurnaan. Kaji secara mendalam dan lakukan simulasi. Nanti ke depan seperti apa, kita berharap ada keputusan yang terbaik," kata Nono.


Nono juga mengimbau kepada semua pihak untuk dapat menahan diri dan menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait KPU terkait rekapitulasi akhir suara pada tanggal 22 Mei 2019. Jangan sampai permasalahan-permasalahan yang muncul mengarah pada tindakan-tindakan pengerahan massa yang berakibat pada tindakan anarkis yang melanggar hukum.

"Kita berharap agar pemerintah, khususnya untuk TNI-Polri melakukan pengamanan dengan semestinya, dan bila perlu tindakan tegas apabila sudah ada pelanggaran-pelanggaran hukum dilakukan. Kita sebagai bangsa yang semakin dewasa memaknai demokrasi, harusnya apapun proses demokrasi pasti ada menang dan kalah. Yang kalah jangan ngawur, melakukan tindakan yang merugikan kita semua," tegas Senator asal Provinsi Maluku ini.

Selain mengenai Pemilu, DPD RI juga menyoroti masalah tingginya harga tiket pesawat dan juga antisipasi kenaikan harga jelang bulan Ramadan dan Idul Fitri. Tingginya harga pesawat, dianggap tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mengganggu sektor ekonomi dan pariwisata daerah. Harga tiket pesawat yang tinggi mengakibatkan turunnya jumlah wisatawan di berbagai daerah. DPD RI kembali meminta kepada pemerintah sebagai regulator penerbangan agar supaya dapat menertibkan maskapai-maskapai penerbangan yang masih belum menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dan bangsa.

"DPD RI melalui Komite II kiranya dapat segera memanggil pihak pemerintah dan maskapai penerbangan guna memenuhi tuntutan publik ini," ungkapnya.


Sementara itu, terkait antisipasi kenaikan harga jelang bulan Ramadan, DPD RI meminta kepada pemerintah agar dapat menjaga stabilitas harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Wakil Ketua DPD RI, Darmayanti Lubis, menilai pada masa jelang Ramadhan, permintaan masyarakat akan kebutuhan pokok akan meningkat, dan berdampak pada kenaikan harga yang tinggi. Dirinya meminta pemerintah memastikan ketersediaan stok-stok kebutuhan masyarakat. Selain itu, DPD RI juga akan melakukan pengawasan di setiap daerah, agar tercipta stabilitas harga di masyarakat.

"Ini harus disikapi oleh semua pihak, apakah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, teman-teman di legislatif juga. Pemerintah harus melakukan operasi pasar, dan teman-teman di legislatif sebaiknya juga melakukan pengawasan untuk mengantisipasi kenaikan harga," kata Darmayanti Lubis yang juga Senator dari Provinsi Sumatera Utara ini. (prf/ega)