Pemkot Solo Tolak Kenaikan BBM

Solo - Meskipun pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM, tapi tidak serta merta kebijakan itu dituruti pemerintah daerah.Seperti yang terjadi di kota Solo, harga BBM yang naik mengakibatkan warga Solo terlunta-lunta karena minimnya angkutan umum yang beroperasi, namun Pemkot Solo tidak akan mengeluarkan angkutan darurat bagi warga. Sikap itu diputuskan karena jika melakukan langkah darurat sama halnya dengan menyetujui kenaikan harga baru BBM yang ditetapkan pemerintah pusat."Kami sengaja tidak mengeluarkan angkutan darurat. Karena jika sampai melakukannya itu sama halnya dengan mendukung keputusan Pemerintah menaikkan harga BBM yang sangat mencekik itu," ujar Wakil Walikota Solo Hadi Rudyatmo kepada wartawan di sela-sela Pembukaan Konferda DPD PDIP Jateng di Solo, Sabtu (1/10/2005).Rudy yang juga menjabat Ketua DPC PDIP Kota Solo selama ini memang secara tegas menolak kenaikan harga BBM. Dia sering tampil dalam aksi-aksi massa menolak kenaikan harga BBM, bahkan dia membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk sikapnya. "Kami tidak akan mengingkari prinsip ini," kata dia.Sementara itu sepanjang hari Sabtu dari pagi hingga petang, jalanan Kota Solo terlihat lengang karena sangat sedikit angkutan yang beroperasi. Pemogokan juga dilakukan armada taksi serta bus antar kota dari bebepa jurusan maupun menuju Solo. Akibatnya banyak penumpang terlantar, terutama anak sekolah.Pemogokan total bahkan dilakukan oleh seluruh armada baik angkutan pedesaan, dalam kota maupun bus dari dan menuju Wonogiri sepanjang hari Sabtu ini. Namun Pemkab Wonogiri berusaha membantu kelancaran akitivitas warga dengan mengeluarkan seluruh armada milik Pemkab untuk mengangkut warga yang bepergian.Demikian juga dengan dengan pemogokan yang dilakukan awak bus di Kartosuro, Sukoharjo.Pihak Pemerintah setempat segera berkoordinasi dengan militer dan kepolisian untuk mengakut penumpang dengan menggunakan truk-truk terbuka. (ddn/)