TKN: Tak Semua Bisa Gabung dalam Pemerintahan

Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengatakan tidak semua partai dapat bergabung dalam satu pemerintahan Jokowi kelak bila memang Jokowi-Ma'ruf menang Pilpres 2019. Negara tetap perlu sistem keseimbangan untuk menjaga kualitas demokrasi.

"Intinya, pemerintahan itu kan memerlukan checks and balances. Pemerintahan juga memerlukan fungsi yang meningkatkan kualitas demokrasi itu. Tidak semua bisa bergabung ke pemerintahan," ujar Sekretaris TKN Hasti Kristyanto di Jl Taman Patra XII Blok M5, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2019).

Hasto mengatakan pihaknya akan melihat kondisi kekuatan antarpartai koalisi terlebih dahulu. Jika dibutuhkan, dia pun tetap akan melihat rekam jejak partai lain, terutama kesamaan komitmen terhadap ideologi Pancasila.

Baca juga: Tjahjo: Pemerintah Terbuka Dikritik Asal Jangan Fitnah dan Menghina

"Ya tentu saja kita harus melihat koalisi ini bukan sekadar bergabung, tetapi rekam jejaknya kemudian komitmen terhadap ideologi Pancasila, komitmen untuk mengawal jalan kerakyatan, dan kemudian rekam jejak," ucapnya.

"Bagaimanapun juga, kita juga harus menghargai seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk mendukung Pak Jokowi. Jadi harus dibedakan langkah dialog dan juga langkah koalisi," lanjut Hasto.

Baca juga: Sebut Zulkifli Hasan Lobi Jokowi, TKN: Koalisi 02 Mulai Retak

Di samping itu, Hasto menegaskan dirinya tak ingin memikirkan bagaimana peluang untuk membuka koalisi. Dia akan terlebih dahulu menunggu keputusan KPU terkait penghitungan kursi.

"Dan sekali lagi, ini pemilu belum lama senja masih berkonsentrasi pada pengawalan penghitungan kursi. Konfigurasi politik yang sebenarnya, itulah setelah KPU menetapkan. Itulah yang akan menentukan arah dan kerja sama kita ke depan," paparnya. (eva/dnu)