Walikota Jakut Kecewa Data BPS

Jakarta - Walikota Jakarta Utara (Jakut) Effendi Anas mengaku kecewa dengan hasil pendataan BPS terhadap keluarga miskin di wilayahnya. Karena ada perbedaan tajam antara versi BPS dan versinya."Indikasi ukuran pendataan keluarga miskin yang dilakukan Pemkot Jakut untuk kartu sehat sesuai dengan BPS. Tapi kenapa ada perbedaan data signifikan hingga berbeda 6.000 angka?" gugat Effendi di sela-sela acara penyerahan dana kompensasi BBM bagi keluarga miskin di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu (1/7/2005). Acara itu juga dihadiri Menneg BUMN dan istri, Sekretaris Meneg BUMN M. Said Didu dan Dirut BRI Sofyan Basir.Effendi menjelaskan, Pemkot Jakut mencatat keluarga miskin sebanyak 31.217 KK. Namun data BPS hanya menulis 25.919 KK. Jadi ada selisih 6.000-an KK. "Keluarga miskin yang tidak terdata inilah yang komplain," tegas Effendi. Sementara itu kedatangan Meneg BUMN Sugiharto dimanfaatkan masyarakat Cilincing untuk bertanya kenapa dirinya tidak diberi kartu kompensasi BBM (KKB) oleh petugas BPS.Menanggapi serbuan pertanyan itu Sugiharto berusaha menenangkan dengan memberi pengertian kalau semua pasti kebagian meskipun belum terdata."Bersabarlah, insya Allah semua kebagian. Saat ini BPS belum berhenti bekerja. Meskipun mereka sudah bekerja maksimal, kemampuannya terbatas. Setiap petugas BPS per harinya rata-rata mendata 50 KK," ungkap Sugiharto.Dia mengakui, untuk Cilincing saja seharusnya ada 6.000 KK yang berhak mendapatkan KKB. Tapi yang diberi KKB baru 1.500 KK.Data UlangSugiharto menjelaskan, pemerintah akan melakukan pendataan ulang hal-hal yang berkaitan dengan kompensasi BBM berdasarkan masukan dari masyarakat. Pemerintah akan mengevaluasi penyaluran kompensasi tahap I, agar proses tahap II berhjalan lebih baik.Selain itu juga akan dievaluasi jumlah dana yang disalurkan dari BRI ke PT Pos. Saat ini BRI telah menyalurkan Rp 1,7 triliun."Pemberian kartu langsung dilakukan oleh petugas BPS, bukan lewat kelurahan atau RT/RW untuk menghindari ada pungutan," terang Sugiharto.Sugiharto menuturkan, menurut laporan Jumat malam, BPS baru menyelesaikan 6 juta lembar KKB dari 15,5 juta penduduk yang berhak mendapatkannya. Hari ini ditargetkan 30% KKB bisa dibagi, atau sekitar 5 juta KK di 15 daerah."Untuk tahap I ini penyaluran KKB ada waktu 3 bulan. Bagi yang belum mengambil hari ini bisa diambil besok. Jadi jangan takut kehabisan. Selain itu kalau ada komplain, bisa langsung ke posko-posko di kecamatan," jelas mantan bos Medco ini. (arn/)