Jelang Ramadan, FKB DPR Desak SBY Cabut Kenaikan BBM

Jakarta - FKB DPR RI menolak keras kenaikan BBM per 1 Oktober. Selain menyengsarakan rakyat, kebijakan pemerintah ini juga menodai kesucian bulan Ramadan. FKB mendesak agar kebijakan menaikkan harga BBM itu dicabut segera."Secara tegas, kami nyatakan pada pemerintah untuk segera mencabut karena kita segera memasuki Ramadan dan akhir tahun," kata Helmy Faisal Zaini, sekretaris FKB DPR dalam jumpa pers di Gedung PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (1/10/2005).Dalam jumpa pers itu, Helmy didampingi Ketua Dewan Syuro PKB Gus Dur. Namun meski bersuara keras pada kebijakan ini, FKB belum punya ide untuk mengambil langkah selanjutnya. Helmy menuturkan, sebenarnya masih ada ada alternatif kebijakan yang bisa ditempuh pemerintah untuk menutup defisit anggaran sebesar 89 triliun rupiah tanpa harus menaikkan harga BBM. Yang pertama adalah dengan menaikkan cukai rokok 2 kali lipat sehingga pendapatan negara dari sektor ini melonjak menjadi Rp 60 triliun.Kedua, meminta penjadwalan ulang pembayaran bunga utang pokok ke negara-negara donor. "Ada banyak keberatan yang bisa kita sampaikan untuk minta moratorium. Yakni adanya bencana tsunami dan krisis ekonomi akibat harga minyak dunia," urainya.Helmy juga menegaskan, sikap fraksinya sama sekali tidak bertentangan dengan sikap yang mereka sampaikan pada pemerintah dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Dalam voting rapat paripurna DPR pada 28 September lalu yang berlangsung alot, sebanyak 20 anggota FKB menyatakan abstain. Sedangkan 1 anggota menolak kenaikan BBM. Ketika ditanya mengapa sikap fraksinya plin plan, sekarang tidak setuju, dulu abstain, Helmy menegaskan, bahwa sikapnya terbaru tidak berlawanan dengan sikap fraksi selama ini yaitu menolak kenaikan BBM. "Bahwa terjadi voting sama sekali tidak mempengaruhi penolakan kami terhadap kenaikan BBM," tegas Helmy. Gus Dur sebelumnya pada detikcom menyatakan, akan memberi sanksi kepada mereka yang membelokkan sikap fraksi dari menolak BBM menjadi abstain tersebut. Bila anaknya (Yeni) terlibat, sanksi tetap akan dijatuhkan.Terkait:Gus Dur:Saya Akan Hukum Pengusul Sikap Abstain, Walaupun Anak Saya (nrl/)