DPR Merasa Dikadali Pemerintah

Jakarta - Walaupun telah menyetujui kenaikan BBM dalam sidang paripurna, anggota DPR Permadi merasa ditipu pemerintah karena tidak transparan menjelaskan besaran kenaikannya."DPR tidak pernah diberitahu berapa besaran harga kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah. Jadi sekarang DPR tertipu, mau cari dukungan tidak bisa," kata Permadi disela acara pertemuan purnawirawan TNI dan Polri di Gedung BKKN Jalan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Sabtu (1/10/2005). Permadi menilai, DPR sudah tidak lagi dianggap oleh Presiden. Bukan hanya soal kenaikan BBM kali ini, tapi juga kenaikan BBM pada Maret lalu, termasuk masalah MoU Aceh. "DPR sudah tidak disebut lagi sebagai wakil rakyat tapi wakil partai," keluh Permadi.Ia juga mengimbau agar aparat keamanan tidak menyakiti demonstran yang menolak kenaikan harga BBM. Sebaliknya, menurut Permadi, aparat keamanan harus bergabung dengan rakyat. "Aparat juga kan rakyat biasa, yang enak itu kan atasannya. Aparat itu bukan alat pemerintah, jangan mau dimanfaatkan pemerintah," ujarnya. Sedangkan mantan Menteri Pertambangan Subroto mengatakan, kenaikan BBM kali ini harus dilihat dari dua sisi yaitu ekonomi dan sosial. Dari sisi ekonomi, diakui sulit bagi pemerintah untuk tidak menaikkan BBM. Apalagi sejak tahun 1997 tidak ada investasi yang masuk, produk minyak berkurang, dan harga minyak dunia terus naik.Sedangkan dari sisi sosial, kenaikan ini memberatkan masyarakat dan memicu peningkatan inflasi."Inflasi akan naik dalam tiga bulan sekitar 10 persen, setelah tiga bulan ke depan kurva mendatar lagi. Bandingkan bila tidak menaikkan BBM, inflasi itu akan naik terus secara perlahan. Jadi ini pilihan sulit bagi pemerintah," jelas Subroto.Karenanya, pemerintah diimbau harus terus memberikan penjelasan ke rakyat disamping menjalankan secara benar program yang telah dijanjikan, seperti pembagian dana kompensasi. (ir/)