2019/04/29 06:16:23 WIB
Round-Up
Imbauan Wanhor PD Soal Klaim Menang Dijawab BPN Prabowo
Halaman 1 dari 2
Ketua Wanhor PD Amir Syamsuddin. (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta -
Amir Syamsuddin selaku Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat (PD) berharap proses penghitungan suara Pemilu 2019 oleh KPU berlangsung lancar. Amir meminta tidak ada pihak yang mengklaim kemenangan jika kecewa terhadap KPU. Imbauan ini lantas direspons timses Prabowo.
Amir awalnya menanggapi soal isu Partai Demokrat yang diajak bergabung ke Koalisi Indonesia Kerja. Isu itu dilemparkan Wakil Ketua TKN Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding. Ia menegaskan perihal ajakan itu belum dibicarakan di internal partai. Amir menyebut PD masih menunggu proses Pemilu 2019 rampung. Saat ini, PD tergabung dalam Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Menurut Amir, saat ini proses Pemilu 2019 masih panjang. Dia mengatakan tidak boleh ada pihak yang menganggap diri paling benar.
"Tidak boleh ada pihak mana pun yang menganggap dirinya berhak mengadili dan memutuskan siapa yang jadi pemenang pemilu ini. Hanya karena tidak puas dengan KPU lalu mengklaim dirinya lebih berwenang untuk menentukan siapa yang salah atau menang," ujar eks Menkum HAM era Presiden ke-6 SBY, Sabtu (27/4).
Ia mengatakan konstitusi telah mengatur segala hal tentang gelaran Pemilu. Amir menyebut semua persoalan terkait Pemilu punya jalur penyelesaian.
"Jangan coba-coba mengambil peran institusi yang telah ditunjuk konstitusi dan undang-undang," imbuh Amir.
Amir awalnya menanggapi soal isu Partai Demokrat yang diajak bergabung ke Koalisi Indonesia Kerja. Isu itu dilemparkan Wakil Ketua TKN Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding. Ia menegaskan perihal ajakan itu belum dibicarakan di internal partai. Amir menyebut PD masih menunggu proses Pemilu 2019 rampung. Saat ini, PD tergabung dalam Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Menurut Amir, saat ini proses Pemilu 2019 masih panjang. Dia mengatakan tidak boleh ada pihak yang menganggap diri paling benar.
"Tidak boleh ada pihak mana pun yang menganggap dirinya berhak mengadili dan memutuskan siapa yang jadi pemenang pemilu ini. Hanya karena tidak puas dengan KPU lalu mengklaim dirinya lebih berwenang untuk menentukan siapa yang salah atau menang," ujar eks Menkum HAM era Presiden ke-6 SBY, Sabtu (27/4).
Ia mengatakan konstitusi telah mengatur segala hal tentang gelaran Pemilu. Amir menyebut semua persoalan terkait Pemilu punya jalur penyelesaian.
"Jangan coba-coba mengambil peran institusi yang telah ditunjuk konstitusi dan undang-undang," imbuh Amir.
