Hingga 2018, 61 Persen Desa di Indonesia Sudah Punya BUMDes

Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengatakan hingga Desember 2018 61 persen desa telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau terbentuk 45.549 unit BUMDes di Indonesia. Jumlah ini meningkat tajam dari tahun 2014 yang hanya memiliki 1.022 BUMDes.

"Sebanyak 45.549 BUMDes muncul. BUMDes ini diharapkan menjadi penyangga ekonomi di perdesaan," ujar Anwar, dalam keterangan tertulis, Jumat (26/4/2019).

Baca juga: Bantu Desa Naik Kelas, Mendes Apresiasi Program Desa Sejahtera Astra

Dalam Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Kemendes PDTT di Malang, Kamis (25/4/2019) itu, Anwar mengatakan, BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang lahir bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Desa. Berbeda dengan koperasi yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat, BUMDes dalam hal ini menjadi hak sepenuhnya bagi seluruh masyarakat desa.

"BUMDes adalah badan usaha yang setiap unit usaha terkelola menjadi sebuah organisasi dan dimiliki oleh desa. Sedangkan kalau koperasi hanya oleh orang-orang tertentu saja yang tergabung di koperasi tersebut," terangnya.

Meski demikian, BUMDes dan Koperasi tidak memiliki prinsip yang bertentangan. Justru menurutnya, BUMDes yang berkembang diperbolehkan untuk mendirikan dan mengelola koperasi-koperasi di desa.

Baca juga: Studi Banding Wisata Bahari, Mendes Mau Kirim Kades ke Seychelles

"Koperasi dan BUMDes tidak bertentangan dan tidak bersubstitusi. Koperasi bisa ada di bawah BUMDes. Karena logikanya, milik perorangan bisa dikelola di bawah milik masyarakat," ujarnya.

Terkait Bakohumas, Anwar meminta forum kehumasan pemerintah tersebut dapat memberikan informasi kepada khalayak terkait pentingnya BUMDes bagi perekonomian perdesaan. Ia juga meminta Forum Bakohumas untuk bekerja sama meluruskan informasi-informasi tidak benar yang beredar di kalangan masyarakat.


Informasi lainnya dari Kemendes PDTT bisa dilihat di sini. (idr/idr)