Kenaikan Harga BBM yang Tinggi, Pemerintah Bakal Digoncang
Sabtu, 01 Okt 2005 07:19 WIB
Jakarta - Kenaikan tinggi harga BBM yang mencapai 90 persen menunjukkan pemerintah bersikap bulat menghadapi resiko perlawanan dari masyarakat. Pemerintah berarti bersikap sekali pukul dengan kenaikan harga BBM yang tinggi. Resikonya adalah pemerintah bakal digoncang dengan adanya berbagai perlawanan dari setiap elemen masyarakat. "Kenaikan tinggi harga BBM dijadikan alasan untuk demonstrasi terus menerus," kata pengamat politik Arbi Sanit ketika dihubungi detikcom, Sabtu (1/10/2005). Meskpun pemerintah telah memberikan dana kompensasi BBM sebesar Rp 100 ribu per kepala keluarga miskin, hal itu tidak berpengaruh. Selain beban yang muncul akibat kenaikan BBM tidak sepadan dengan dana kompensasi, kalangan yang melakukan perlawanan terhadap kenaikan BBM adalah kalangan menengah. Apalagi, kenaikan harga minyak tanah yang sangat tinggi yang sangat memukul kondisi ekonomi masyarakat bawah."Pemerintah tidak menyadari yang memprotes itu bukan kalangan bawah, tapi kalangan menengah. Akhir-akhir ini yang melakukan demonstrasi merupakan bagian dari mereka," jelas pengamat politik dari FISIP UI ini.Dengan kebijakan menaikkan harga BBM sekali pukul ini, lanjut Arbi, pemerintah telah mengorbankan rakyat dengan kenaikan harga bahan pokok yang luar biasa. Seharusnya pemerintah melakukan kenaikan bertahap dan melakukan kebijakan lainnya yang dapat membantu perekonomian masyarakat."Pemerintah tidak berkorban apa-apa. Mereka malah gajinya naik. Lalu apakah pemerintah sudah melakukan penghematan di sektor negara, apakah korupsi sudah berkurang, apakah peneyelundupan BBM sudah diatasi," tanya Arbi.
(ary/)











































