Kompensasi BBM Tidak Sebanding Beban yang Dipikul Keluarga Miskin

Jakarta - Dana kompensasi BBM yang dilimpahkan pemerintah ternyata tidak sebanding dengan beban yang dipikul keluarga miskin. Dengan harga bahan pokok yang naik sebelum kenaikan harga BBM membuat penderitaan rakyat miskin semakin bertambah. Selain tidak sebanding, pemberian dana kompensasi itu tidak mendidik rakyat miskin."Dari awal seharusnya pemerintah tidak membicarakan mengenai dana kompensasi BBM, tidak ada gunanya bagi mereka. Lebih baik memberikan mereka pengetahuan daripada uang. Sekarang ini hal yang harus kita lakukan adalah penyelamatan masyarakat miskin." Ujar Thamrin Tamagola, pakar sosiolog Universitas Indonesia dalam diskusi publik mengenai kompensasi dana kenaikan BBM yang diselenggarakan FITRA di Hotel Cemara, Jakart Pusat, Jumat (30/9/2005). Hal yang sama juga diungkapkan oleh aktivis LSM perburuhan, Dita Indahsari dalam forum yang sama. "Apabila subsidi ditarik, maka harga barang pokok akanbertambah besar. Seharusnya biarkan saja harga premium tetap, namun pajak kendaraan mewah yang ditambah." ujarnya.Hasil diskusi itu sendiri menyimpulkan bahwa masih banyak alternatif lain yang dapat dilakukan pemerintah selain mencabut subsidi BBM. Hal itu adalah mengejar aset koruptor karena disinyalir nilainya jauh melebihi subsidi BBM atau menggunakan dana kompensasi untuk membangun infrastruktur yang baik terutama di pedesaan. Selain itu pemerintah dapat melakukan pemberdayaan masyarakat miskin dengan program padat karya dan memutus rantai yang menyebabkan masyarakat miskin seperti minimnya lapangan pekerjaan akibat besarnya kekuasaan korporasi besar yang mematikan masyarakat kecil.Agar kesimpulan ini tidak hanya berada pada tatanan wacana saja, menurut Dita, persatuan masyarakat dalam membela masyarakat miskin sangatlah diperlukan. Mungkin pemerintah memang harus dipaksa mendengar aspirasi masyarakat dengan sebuah gerakan civil society yang besar-besaran. "Kalau memang diperlukan, mungkin pergerakan mahasiswa tahun 1998 haruslah digalang kembali, serentak dengan pergerakan LSM, akademisi, tokoh masyarakat, dan masyarakat sipil yang peduli rakyat," jelas Dita. (atq/)