detikNews
Kamis 25 April 2019, 22:42 WIB

BPN Prabowo ke TKN Jokowi: C1 Milik Publik Bukan Rahasia

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
BPN Prabowo ke TKN Jokowi: C1 Milik Publik Bukan Rahasia Ahmad Riza Patria (Azizah/detikcom)
Jakarta - Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan pihaknya mendapatkan informasi bahwa BPN Prabowo-Sandiaga tengah melobi Bawaslu untuk mendapatkan dokumen C1. Menanggapi Hasto, BPN Prabowo-Sandiaga menegaskan formulir C1 milik publik dan bukan rahasia.

"Form C1, pertama, milik publik, bukan rahasia. Jadi, semua peserta pemilu selain menyiapkan saksi, dia bisa mengambil C1 dari situng sebagai perbandingan. Kemudian juga dimiliki Panwas di seluruh TPS, kecamatan," kata juru debat BPN Ahmad Riza Patria di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2019).

"Jadi itu nggak ada yang salah. Saya kira ada baiknya malah KPU-Bawaslu memberikan kesempatan yang luas bagi parpol peserta pemilu untuk bisa mengakses," imbuhnya.

Menurut Riza, fakta di lapangan menunjukkan jika rata-rata formulir C1 tertahan di kecamatan. Riza kembali menegaskan C1 bukanlah dokumen rahasia dan merupakan dokumen publik yang harus dimiliki peserta pemilu.

"Masyarakat harus bisa mengakses supaya semua masyarakat bisa melihat, bisa meneliti agar tidak terjadi kecurangan. Karena fakta membuktikan Pemilu 2019 masih terjadi kecurangan, masih ada manipulasi C1," ungkapnya.

"Apakah dilakukan oknum petugas KPPS, kesalahan menulis, entri, atau dilakukan oknum caleg parpol atau timnya. Untuk itu, saya berharap C1 harus dimiliki semua peserta pemilu. Apakah diperoleh melalui saksi, KPU, maupun Bawaslu," lanjut Riza.


Politikus Gerindra ini menampik jika dikatakan pihaknya melobi Bawaslu. Riza menjelaskan Bawaslu memperbolehkan pihaknya melihat C1.

"Kami nggak melobi, kami bikin surat secara resmi kan nggak masalah. Kami berkirim surat yang intinya dapat mengakses, ternyata kan boleh, karena itu bukan rahasia negara," ungkapnya.

Sementara itu, juru bicara BPN, Andre Rosiade, mengatakan C1 wajib dipasang di seluruh kelurahan pada 17-24 April 2019, dan jika tidak dipasang justru merupakan pelanggaran. Menurut Andre, jika pihaknya meminta kepada Bawaslu, itu boleh saja dilakukan.

"Jadi tanpa perlu melobi kami berhak meminta. Jadi Hasto nggak usah hoax, jadi tukang fitnah. Urus aja tabulasi Anda, nanti kita adu masing-masing tabulasi kita di real count nanti pas saatnya. Yang jelas, kami lagi memenuhi 100 persen target C1 kami. Insyallah dalam waktu tak lama lagi segera terpenuhi," tutur Andre.


Sebelumnya, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mengatakan selama ini BPN terkesan menutup-nutupi proses dan lokasi penghitungan suara mereka. Dia lalu menyebut BPN tengah melobi Bawaslu untuk mendapatkan C1.

"Saya dapat informasi kalau BPN sedang lobi Bawaslu untuk dapatkan dokumen C1. BPN juga tidak kompak menyebutkan tempat di mana rekapitulasi dilakukan," ucap Hasto kepada wartawan, Kamis (25/4).

"Karena itulah wajar, apabila publik menuduh bahwa klaim kemenangan yang dilakukan hanyalah tindakan provokasi tanpa bukti. Setop klaim menang sepihak tanpa hasil rekapitulasi," tegas dia.
(azr/nvl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed