Warga Miskin Dua Kabupaten di Maluku Belum Terdata

Ambon - Warga miskin di dua Kabupaten di Provinsi Maluku, hingga kini belum terdata. Dua Kabupaten tersebut masing-masing, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Aru. Data orang miskin ini penting untuk distribusi dana kompensasi BBM.Hal ini dibenarkan Gubernur Maluku, Karel Alberth Ralahalu, saat ditanya detikcom di kantor Gubernur Maluku, Jl Pattimura, Ambon, Jumat (30/10/2005). Menurut Gubernur, kendala geografis membuat tim dari Biro Pusat Statistik (BPS) sulit mendata warga yang tersebar di dua kabupaten hasil pemekaran itu. "Agak sulit, selain masalah transportasi yang menjadi kendala utama dalam pendataan, juga tim yang sangat terbatas," ungkap dia. Akibat belum terdatanya warga miskin di dua Kabupaten itu, Provinsi Maluku hingga kini belum dapat memasukkan data warga miskin ke pemerintah pusat. "Kami belum masukkan, karena menunggu pendataan pada dua kabupaten baru tersebut," ujar Gubernur.Sekadar diketahui, jumlah penduduk Maluku pasca konflik 1999 hingga tahun 2005 mencapai 1,3 juta penduduk. Sedangkan jumlah penduduk miskin di provinsi Maluku menurut data pada BKKBN provinsi Maluku hingga tahun 2005 mencapai 49,7 persen atau sekitar 131.973 keluarga yang tersebar di tujuh Kabupaten dan satu kota. Menyikapi persoalan ini, ketua Fraksi PPP DPRD Maluku, Darul Kutni Tuhepaly mengingatkan Pemerintah Provinsi Maluku selektif dan ketat dalam mendata warga miskin. "Pendataannya harus ketat. Jangan sampai warga yang malah punya televisi, lemari es dan perabot rumah tangga lainnya didata menjadi warga miskin," kata Tuhepaly.Menurut dia, selama peninjauan lapangan yang dilakukan DPRD Maluku, warga miskin selalu mengeluh karena tidak tersentuh bantuan pemerintah. "Setiap kami tinjau lapangan, keluhan seperti ini selalu disampaikan. Kami curiga pendataan warga miskin tidak tepat sasaran. Bahkan ada warga yang melapor bahwa kepala desa dan sanak keluarganya juga terdata sebagai warga miskin. Begitu juga pegawai negeri. Ini tentu sebuah keresahan yang mesti disikapi secara ketat," ujar dia. Dikatakan dia, pihaknya akan meninjau ke lapangan untuk mencari tahu apakah data yang diambil BPS sesuai dengan realitas di lapangan atau tidak. "Ini akan kami lakukan. Jangan sampai bukan warga miskin yang dapat bantuan tapi orang yang berlagak miskin," tegas mantan wartawan ini. (asy/)